Pelantikan Laksama Yud Margono sebagai Panglima TNI/Ist
LAKSAMANA Yudo Margono telah resmi terpilih menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang pensiun pada tahun ini. Yudo Margono juga telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin (19/12) dan akan menjalani prosesi serah terima jabatan pada Selasa (20/12). Setelah itu, Yudo Margono akan menjabat sebagai panglima walau masa jabatannya kurang dari setahun lagi. Dia akan pensiun pada November 2023, tepat saat usianya menginjak 58 tahun.
Namun demikian, masa jabatan yang singkat bukan alasan untuk tidak berprestasi. Yudo Margono, masih punya kesempatan untuk menjadikan TNI sebagai garda pengawal bangsa. Setidaknya, sejumlah pekerjaan rumah sudah menanti mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu.
Sebagai mantan Komandan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I atau Kogabwilhan, Yudo Margono sudah barang tentu paham apa yang harus dilakukan di Laut Natuna Utara dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI dari kapal-kapal Republik Rakyat China yang masih menganggap wilayah tersebut sebagai laut tradisional mereka berdasarkan sembilan garis putus. Poros Maritim dunia yang pernah digencarkan Presiden Jokowi harus nyata terwujud dengan penegasan kedaulatan di wilayah tersebut.
Pekerjaan rumah kedua adalah memastikan tahun politik 2023 bisa akan dan terkendali sehingga Pemilu 2024 bisa berjalan lancar. Selain memastikan keamanan, Yudo Margono harus membawa TNI bisa memastikan gelaran pesta rakyat lima tahunan itu benar terjadi. Jangan lagi ada wacana-wacana penundaan pemilu yang muncul, apalagi tahapan pemilu sudah mulai dilakukan KPU. Partai-partai peserta pemilu juga sudah mendapat nomor urut, sehingga TNI harus bisa membuat jati diri partai tidak hilang dengan kemunculan wacana-wacana yang bisa membuat Pemilu 2024 ditunda.
Pekerjaan rumah selanjutnya yang harus jadi perhatian utama adalah membasmi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Pasalnya, dalam sebulan terakhir sudah ada tiga serangan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil dan aparat. Ketiga serangan itu setidaknya telah menewaskan lima warga sipil. Bahkan video serangan demi serangan dengan bangga diviralkan oleh kelompok ini, seolah menjadi tanda pemerintah tidak berdaya menghadapi mereka.
Serangan pertama terjadi di wilayah Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, pada Senin (5/12). Sebanyak tiga tukang ojek meninggal dalam serangan tersebut. Kelompok KKB lantas menyiarkan aksi pembantaian sadis mereka itu ke media sosial. Sepekan berselang, tepatnya pada tanggal 13 Desember 2022, KKB menembak mati seorang pegawai Bank Papua di Kabupaten Puncak, Papua. Aksi berlanjut pada Rabu (14/12), KKB menyerang iring-iringan polisi saat melintas di Kepulauan Yapen, Papua, Rabu (14/12). Serangan KKB itu menewaskan warga sipil bernama Yeferson Sayuri yang tertembak bagian dada.
Dalam sebuah wawancara media di Bandung, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman sudah mengaku tidak punya kewenangan terkait operasi bersenjata di Papua. Walau pihaknya sudah menyatakan kutukan, Dudung mengaku tugasnya hanya membina para prajurit TNI.
"Kalau masalah KKB, masalah operasi itu kewenangan Mabes TNI. Kalau saya tidak bisa, saya kan hanya pembinaan," katanya.
Di satu sisi, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono sudah menyatakan bahwa KKB di Papua merupakan tantangan besar bagi Yudo Margono yang terpilih sebagai Panglima TNI. Yudo Margono, katanya, harus bisa menemukan strategi baru dan tepat untuk menumpas KKB Papua. Intinya, teror KKB terhadap rakyat Papua harus bisa diselesaikan dengan baik.
Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga telah memberi arahan khusus untuk Yudo Margono agar tegas dengan KKB di Papua. Tidak main-main, arahan ini disampaikan Jokowi usai dirinya melantik Yudo Margono sebagai Panglima TNI.
"Saya kira baik pendekatan humanis baik, pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik, tetapi harus tegas di sana KKB selalu berbuat seperti itu ya tidak akan selesai-selesai masalahnya," kata Jokowi.
"Saya sudah pesankan kepadanya untuk pertama menjaga kedaulatan NKRI," sambung mantan Walikota Solo itu.
Senada itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sudah menyatakan kesiapan untuk duduk bersama Yudo Margono membahas penanganan keamanan di Papua.
Dukungan dari para stakeholder ini harus dimanfaatkan oleh Yudo Margono untuk bisa membuktikan diri bahwa dia bisa meredam aksi KKB. Jika berhasil, maka waktu yang singkat dalam mengemban amanah sebagai Panglima TNI akan sangat bermakna bagi rakyat Indonesia. Nama Yudo Margono juga akan dikenang sebagai Panglima TNI yang berani dan tegas menghadapi aksi teror pada KKB.
