Berita

Pengamat politik Unas, Andi Yusran/Net

Politik

Andi Yusran: Elite Melempar Isu Penundaan Pemilu Harus Disomasi oleh Publik

MINGGU, 18 DESEMBER 2022 | 19:45 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Elite politik yang kembali mewacanakan penundaan pemilihan umum (Pemilu) seharusnya disomasi oleh publik. Pasalnya, tahapan pemilu masih terus berlangsung.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran mengatakan seharusnya tidak ada lagi keraguan tentang penundaan pemilu karena prosesnya (prose pemilu) sudah berjalan. Ia menyarankan elite yang sempat menyampaikan wacana penundaan pemilu mundur dari jabatannya.

Elite yang terakhir melempar isu penundaan Pemilu, diantaranya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattlitti.


"Mengapa elite tersebut harus mundur? Karena perilaku mereka itu masuk kategori provokasi yang bisa menimbulkan huru hara nasional," demikian kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/12).

Menurut Andi, sejatinya  para oknum elite lembaga negara  dan elit politik lainnya yang nyaring menyuarakan penundaan pemilu dan atau Presiden tiga periode telah terbaca syahwat politiknya. Artinya, kata Andi para elite itu ingin tetap menikmati lezatnya kue kekuasaan.

Ia berpendapat, penundaan pemilu sangat sudah direalisasikan. Sebab, akan berhadapan dengan masyarakat sipil.

Namun demikian, Doktor politik Universitas Padjajarah ini meminta publik terus mengawal.

"Karena peluang tersebut masih terbuka! Peluang itu bisa dimulai dengan amandemen konstitusi," pungkasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya