Berita

Sosialisasi Regulasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara bertajuk “Kolaborasi Mengawasi dan Penegakan Hukum Netralitas ASN Pemilu 2024”/ist

Nusantara

ASN Aceh Dingatkan Tak Terlibat Politik Praktis, Melanggar Bisa Dipecat

SABTU, 17 DESEMBER 2022 | 01:30 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sanksi tegas akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Aceh yang terbukti mengikuti kegiatan politik praktis pada Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. Karena ASN harus netral.

“Jika melanggar akan diberikan sanksi tegas. Yang terberat tentu akan dicabut statusnya sebagai ASN,” kata Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar AP, saat membuka Sosialisasi Regulasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara bertajuk “Kolaborasi Mengawasi dan Penegakan Hukum Netralitas ASN Pemilu 2024” di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (16/12).

Iskandar berpesan kepada para kepala SKPA agar menjaga dan melindungi ASN, supaya status mereka sebagai pegawai negeri tidak hilang akibat ketidaktahuan mereka. Namun akan lain jika para ASN mengetahui risiko pelanggaran tetapi tetap nekat.


“Artinya mereka sudah siap dengan konsekuensi. Karena itu mari kita ingatkan ASN di tempat kita masing-masing agar karir kita untuk bekerja secara kompeten tetap selamat,” terang Iskandar.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Panwaslih Aceh, Ronaldi Aulia mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan oleh Panwaslih dan Bawaslu itu bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan pemahaman tentang netralitas Pemilu bagi ASN.

“Dengan kegiatan ini diharapkan bisa terbangunnya sinergitas antara Bawaslu dan pemerintah Aceh,” kata Ronaldi Aulia.

Lebih jauh, anggota Panwaslih Aceh Fahrul Riza Yusuf, menyebutkan tahapan pemilukada sudah berlangsung sejak Juni lalu. Pada 14 Desember lalu, sudah ditetapkan partai politik peserta Pemilu.

“Ke depan ketika seluruh partai sudah ditetapkan, seluruh ASN sudah harus kita wanti-wanti untuk tidak terlibat dalam politik praktis,” ujarnya.

Fahrul Rizha menambahkan, penting bagi pihaknya untuk membangun koordinasi dengan pemerintahan Aceh. Supaya bisa bersama-sama menjaga dan mengawal netralitas ASN. 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya