Jadi yang Terbesar, Survei SPI KPK Libatkan 392.785 Responden

Libatkan 392.785 responden, Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sebagai survei yang terbesar.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Monitoring KPK, Agung Yudha Wibowo saat memberikan sambutan saat peluncuran hasil SPI 2022 yang diselenggarakan di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore (14/12).

Agung mengatakan, SPI merupakan sarana pencegahan korupsi. Karena dengan SPI, bisa memotret sektor-sektor rawan korupsi dalam penyelenggaraan tata kelola yang ada di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (KLPD).

"Memasuki tahun kedua SPI yang kita selenggarakan secara massif ini, ada beberapa kecenderungan yang baik. Tadi sudah saya sampaikan, terkait dengan peran serta masyarakat, kesadaran, dan keberanian masyarakat, pemahaman masyarakat yang lebih baik dibandingkan dengan di tahun 2021 yang lalu," ujar Agung.

Hal tersebut kata Agung, tercermin dari peningkatan jumlah responden. Di mana, jumlah responden dan respon rate tahun 2022 mengalami kenaikan sampai dengan 54 persen.

Pada 2021, responden SPI 2021 sebanyak 255.010 orang. Sedangkan pada SPI 2022, menjadi 392.785 responden.
 
"Di sini mungkin hadir para ahli survei, di sini juga banyak teman-teman dari lembaga survei. Mungkin ini adalah responden terbesar, gak tau terbesar di dunia juga mungkin," kata Agung.

Selanjutnya kata Agung, terkait respon rate pada SPI 2022 juga mengalami kenaikan mencapai 18 persen dari WA dan email blast yang disebar. Pada 2021 lalu, WA dan email blast yang disebar hanya kembali tiga persen.

"Itu artinya ada peningkatan 15 persen," kata Agung.

Adapun indeks SPI terbaik kategori kementerian didapat oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan skor 85,48; kategori lembaga non-kementerian diraih oleh Bank Indonesia dengan skor 87,28; kategori Pemerintah Provinsi (Pemprov) diraih oleh Pemprov Bali dengan skor 78,82; kategori Pemerintah Kota (Pemkot) diraih oleh Pemkot Madiun dengan skor 83,00; dan kategori Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diraih oleh Pemkab Boyolali dengan skor 83,33.

Dari hasil SPI ini, KPK memberikan rekomendasi perbaikan. Pertama, meminimalisir risiko perdagangan pengaruh dengan peraturan dan implementasi penanganan benturan kepentingan; kedua, memaksimalkan kemampuan sistem serta sumber daya internal dalam mendeteksi korupsi; ketiga, optimalisasi pengawasan internal dan eksternal.

Kemudian keempat, sosialisasi, kampanye, dan pelatihan antikorupsi berkala dan berkelanjutan; kelima, pengembangan dan penguatan efektivitas sistem pencegahan berbasiskan IT; keenam, pengembangan sistem pengaduan yang melindungi pelapor.