Berita

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an/RMOL

Politik

Isunya Sudah Kedaluarsa, Wacana Penundaan Pemilu Harus Segera Dihentikan

RABU, 14 DESEMBER 2022 | 05:01 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Mencuatnya kembali wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) usai dilontarkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliitti dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sebaiknya segera diakhiri.

Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/12).

Menurut Ali Rif'an, isu penundaan pemilu yang dalam beberapa hari ini muncul dari segi waktu sudah tidak relevan dan kedaluarsa. Sebab, tahapan pemilu sudah dimulai dan terus berjalan.


"Secara momentum sudah lewat, meskipun ada gaenda setting resistensinya akan tinggi," demikian kata mantan Manajer Riset Poltracking Indonesia ini.

Menurut mahasiswa Doktor Politik Universitas Indonesia ini, sejauh ini tidak ada situasi yang sifatnya memaksa yang bisa menjadi argumentasi penundaan Pemilu.

Ia kemudian menyinggung soal ancaman resesi ekonomi yang terjadi di banyak negara. Kata Ali Rif'an, Indonesia adalah negara yang sudah diprediksi aman. Apalagi, tahun depan ekonomi Indonesia justru diprediksi masih di atas 4 persen.

Dalam pandangan Ali Rif'an, wacana yang terkait dengan penundaan Pemilu harus segera dihentikan. Jika tidak, maka para kandidat dan penyelenggara pemilu akan merasa terganggu.  Selain itu, wacana penundaan Pemilu akan menganggu iklim demokrasi Indonesia.

"Wacana itu harus segera dihentikan karena penyelenggara pemilu butuh kepastian dan kandidat butuh kepastian," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya