Berita

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an/RMOL

Politik

Isunya Sudah Kedaluarsa, Wacana Penundaan Pemilu Harus Segera Dihentikan

RABU, 14 DESEMBER 2022 | 05:01 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Mencuatnya kembali wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) usai dilontarkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliitti dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sebaiknya segera diakhiri.

Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/12).

Menurut Ali Rif'an, isu penundaan pemilu yang dalam beberapa hari ini muncul dari segi waktu sudah tidak relevan dan kedaluarsa. Sebab, tahapan pemilu sudah dimulai dan terus berjalan.


"Secara momentum sudah lewat, meskipun ada gaenda setting resistensinya akan tinggi," demikian kata mantan Manajer Riset Poltracking Indonesia ini.

Menurut mahasiswa Doktor Politik Universitas Indonesia ini, sejauh ini tidak ada situasi yang sifatnya memaksa yang bisa menjadi argumentasi penundaan Pemilu.

Ia kemudian menyinggung soal ancaman resesi ekonomi yang terjadi di banyak negara. Kata Ali Rif'an, Indonesia adalah negara yang sudah diprediksi aman. Apalagi, tahun depan ekonomi Indonesia justru diprediksi masih di atas 4 persen.

Dalam pandangan Ali Rif'an, wacana yang terkait dengan penundaan Pemilu harus segera dihentikan. Jika tidak, maka para kandidat dan penyelenggara pemilu akan merasa terganggu.  Selain itu, wacana penundaan Pemilu akan menganggu iklim demokrasi Indonesia.

"Wacana itu harus segera dihentikan karena penyelenggara pemilu butuh kepastian dan kandidat butuh kepastian," pungkasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya