Berita

Tiga sosok capres yang diumumkan oleh Ketum Nasdem, Surya Paloh pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat (17/6)/RMOL

Politik

Koalisi Perubahan Alot Terbentuk, Nasdem Disinyalir Paksakan Andika atau Khofifah

JUMAT, 09 DESEMBER 2022 | 20:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Banyak spekulasi soal belum terbentuknya koalisi resmi Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS.  Salah satunya karena tiga partai itu belum sepakat terhadap pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Belum sepakatnya tiga partai itu disinyalir karena Nasdem ingin mendominasi koalisi yang akan dibentuk.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat, Nasdem tampak memaksakan diri untuk menentukan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan.

"Nasdem terkesan ingin memaksakan cawapres pendamping Anies dari partainya. Ada dua nama yang "dipaksakan" Nasdem untuk mendampungi Anies, yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Andika Perkasa,” kata Jamiluddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/12).


Menurutnya, upaya Nasdem memaksakan cawapres dari partainya tampaknya sulit diterima Partai Demokrat dan PKS. Karena bagi dua partai ini,  Nasdem sudah mengusulkan capres dari partainya.

"Karena itu, Nasdem seharusnya memberikan jatah cawapres kepada Demokrat dan PKS selama sesuai dengan kriteria yang disepakati,” katanya.

Dia menambahkan Demokrat dan PKS tampaknya wajar menolak cawapres dari Nasdem karena perolehan kursi mereka pada Pileg 2019 tidak jauh berbeda.

"Karena itu, tidak boleh ada partai yang mendominasi dalam menentukan pasangan capres yang akan diusung. Apalagi cawapres yang ingin dipaksakan Nasdem itu tidak istimewa. Khofifah dan Andika misalnya, elektabilitasnya relatif rendah,” katanya.

"Bila salah satu diantara mereka dipaksakan menjadi pendamping Anies, tentu tidak akan membantu mengerek elektabilitas Anies,” demikian Jamiluddin.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya