Massa Aksi Prima Tuding KPU Disusupi Oligarki

Isi orasi massa aksi unjuk rasa Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/12), salah satunya menyebut-nyebut perihal oligarki.

Salah satu orator yang naik di atas mobil komando berpakaian kemeja kotak-kotak warna biru menyampaikan orasinya sebagai bentuk kekecewaan kepada KPU RI yang tak meloloskan Prima dalam tahapan verifikasi administrasi.

Orator ini menyebutkan indikasi kecurangan dilakukan oleh KPU RI, karena mereka merasa data keanggotaan parpol yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi peserta Pemilu Serentak 2024 telah disetor Prima secara lengkap.

"Tapi di Papua menyatakan bahwa rekapan tidak memenuhi syarat. Akan tetapi data yang sudah masuk di KPU ini, dalam kurun waktu 30 menit akan berubah di tangan KPU RI," ujar sang orator.

Tak cuma itu, orator itu juga menyampaikan permintaan Prima agar hasil rekapitulasi data keanggotaan yang dilakukan KPU RI seharusnya dilakukan audit.

"KPU RI harus transparan terhadap rakyat, menyampaikan apa yang diduga oleh saudara-saudara lain yang diubah oleh kawan-kawan (KPU RI), di luar sana atau publik supaya tidak menjadi bumerang bagi masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, sang orator mewanti-wanti kepada pimpinan KPU RI untuk menyampaikan secara terbuka hasil verifikasi administrasi yang sudah berjalan pada Oktober 2022 lalu.

Jika tidak, Prima mengancam akan kembali menggeruduk kantor KPU RI, dan menganggap ada pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal telah mempengaruhi lembaga penyelenggara pemilu ini.

"Bukan saya mengancam. Bahwa ketika tidak mempertanggungjawabkan perbuatan, tidak demokratis, maka kami akan yakinkan, akan kami datangkan yang lebih besar dan kami duduki," ucap sang orator.

"Ternyata KPU RI adalah penyelenggara yang bukan lagi fatal, ternyata disusupi oleh oligarki para pemodal yang sengaja menjegal rakyat biasa yang tidak memiliki alat politik, kekuatan sampai dibiarkan dengan kemiskinan," tandasnya.