Berita

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu/Net

Politik

Said Didu: Pemerintah Jokowi Menjual "Negara" Demi Pindahkan Ibukota

SELASA, 06 DESEMBER 2022 | 11:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo dianggap harus menjual "negara" demi mewujudkan keinginan memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi Ibukota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu disampaikan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu, dalam video yang diunggah di kanal YouTube MSD berjudul "Pemerintah Sudah Kehilangan Akal. Aturan2 IKN Diubah Demi Investor" pada Senin (5/12).

Said mengatakan, sesuai dengan hipotesa awal, IKN akan dimiliki oleh swasta dan pemerintah Indonesia akan menyewa.


"Dan pemerintah sekarang sudah menunjukkan bahwa betul-betul sudah tidak mampu membiayai pembangunan Ibukota Negara baru, sehingga harus menjual 'negara' demi terwujudnya keinginan untuk memindahkan Ibukota," ujar Said seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/12).

Bahkan, Said menilai, pemerintah sudah kehilangan akal. Karena, aturan-aturan diubah demi memenuhi tuntutan investor.

"Saya takutnya, pemerintah ini terjebak seakan-akan dia menjadi developer. Jadi saya menyatakan sekarang, otoritas sekarang itu sudah bagaikan developer otoritas pembangunan Ibukota Negara, dan pemerintah adalah pemilik daripada perusahaan, itu sudah begitu konsep pembangunan Ibukota baru," papar Said.

Said pun menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo soal oversubscribe. Menurut Said, yang dimaksud oversubscribe adalah kelebihan penawaran terhadap sesuatu barang yang ditawarkan.

"Berarti presiden sudah menawarkan Ibukota Negara ini tanpa rakyat tahu apa yang ditawarkan, seperti apa penawarannya, kerugian negara yang terjadi seperti apa, persetujuan DPR seperti apa, apa saja yang diberikan ke investor. Nah ini menurut saya adalah, pelanggaran yang sangat nyata karena sudah menyatakan oversubscribe. Artinya pemerintah sedang menjual loh, dan pembelinya sudah dapat, melebih," jelas Said.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang berbahaya jika dibiarkan. Karena, bukan tidak mungkin daerah-daerah lain juga dilakukan seperti itu.

"Jadi saya menyatakan, pernyataan Bapak Presiden bahwa daerah inti Ibukota Negara baru sudah oversubscribe adalah pernyataan seorang kepala negara yang menyatakan saya sedang menjual negara tanpa rakyat tahu. Ini sangat berbahaya," tegas Said.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya