Berita

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, usai seminar publik di Gedung Sate/RMOLJabar

Hukum

Nekat Selewengkan Dana Bantuan Kebencanaan, Hukuman Mati Sudah Menanti

SELASA, 06 DESEMBER 2022 | 08:29 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pihak yang mendapat tugas untuk menyalurkan dana bantuan kebencanaan agar tidak coba-coba menyelewengkan. Termasuk bantuan untuk korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

Kalau nekat melakukan penyelewengan, hukuman mati sudah menanti.

"Undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor) mengatur, apabila terjadi hal seperti itu (korupsi dana kebencanaan) hukuman maksimal adalah hukuman mati," tegas Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, saat ditemui Kantor Berita RMOLJabar, di Gedung Sate, Senin (5/12).


Menurut dia, titik rawan korupsi dalam pendistribusian dana kebencanaan ada di semua lini. Apalagi, bantuan yang disalurkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

"Ketika uang ini tidak disalurkan kepada yang seharusnya menerima, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi," tuturnya.

Ancaman hukuman mati ini tidak hanya isapan belaka, karena negara sudah serius menyisihkan anggaran untuk membantu korban yang terdampak bencana.

"Dalam kondisi bencana, orang susah, malah orang lain mengambil manfaat dari situ. Itu bisa berdampak pada hukuman mati," ucapnya.

Kendati begitu, ancaman hukuman mati tidak akan dikenakan pada kondisi ketidaksengajaan, seperti keterlambatan bantuan.

"Tentunya tidak bisa (ancaman hukuman mati) kalau sesuatu yang tidak diinginkan, kecuali memang disengaja. Beda antara sengaja untuk melakukan perbuatan jahat dengan sesuatu yang bukan karena sengaja untuk melakukan jahat," imbuhnya.

Saat ini, KPK belum menerima laporan terkait penyelewengan dana kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Meski belum ada laporan, KPK akan terus melakukan pemantauan.

"Misalkan ada indikasi (dan) laporan, indikasinya tentang terjadinya suatu tindak pidana korupsi, tentunya KPK akan melakukan tindak tegas," tutupnya. 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya