Berita

Gubernur Jawa Tengag, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Buruh dan Rakyat Jateng Saja Tidak Sejahtera, Bagaimana Ganjar Pranowo Mau Pimpin Indonesia?

SENIN, 05 DESEMBER 2022 | 15:04 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Warga Jawa Tengah dinilai tidak mampu disejahterakan oleh Ganjar Pranowo. Sehingga, nasib bangsa Indonesia berpotensi berantakan jika dipimpin oleh Ganjar yang diyakini cuma bisa jualan pencitraan.

Begitu yang disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi soal UMP Jawa Tengah paling rendah secara nasional, yakni hanya Rp 1,9 juta.

"Ini artinya Ganjar gagal sejahterakan buruh selama dua periode sebagai Gubernur Jawa Tengah. Itu dua periode loh. Dan itu di daerah tempat dia dilahirkan," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/12).


Menurut Muslim, nasib buruh merana di tengah tingginya inflasi harga-harga kebutuhan hidup yang paling mendasar. Sehingga, Ganjar gagal mensejahterakan buruh karena UMP di wilayahnya paling rendah.

Apalagi, Jawa Tengah juga merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi. Dari dua indikator itu, ujar Muslim, menunjukkan kegagalan Ganjar memimpin Jawa Tengah.

"Jadi aneh kalau yang usung Ganjar sebagai capres dan Ganjar ngotot capres yang didukung oleh sejumlah lembaga survei menjadi hal yang tidak masuk akal," tutur Muslim.

Lanjut Muslim, jika Ganjar punya prestasi mensejahterakan rakyat miskin dan buruh selama menjadi Gubernur, cukup rasional dijadikan sebagai modal sosial dan modal politik untuk dagangan dirinya sebagai capres.

"Jadi sebagaimana lembaga survei, tim relawan, timses, dan Ganjar sendiri jangan tipu publik dengan pencitraan untuk maju sebagai capres. Berhentilah untuk copras capres karena tidak ada prestasi yang mau dijual," ucapnya.

"Jadi Gubernur saja gitu, apalagi yang diharapkan pimpin negara dan bangsa yang lebih besar? Bisa jadi setiap hari hanya bisa jualan pencitraan yang terjadi dan didukung oleh lembaga-lembaga survei dan media-media bayaran," pungkas Muslim.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya