Berita

Pengamat politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo (tengah)/RMOL

Politik

Krisis Covid-19 Sebenarnya Momentum Jokowi jadi Negarawan, Gagal karena Malah Fokus Urus IKN

MINGGU, 04 DESEMBER 2022 | 21:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo seharusnya memanfaatkan momentum krisis pandemi Covid-19 untuk menjadi negarawan. Akan tetapi, Jokowi malam fokus terhadap hal-hal yang tidak melayani kepentingan publik besar, salah satunya ngotot soal Ibukota Negara (IKN) Nusantara.

Begitu yang disampaikan oleh pengamat politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo di acara diskusi publik Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk "Menelisik Zona Nyaman Jokowi" yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI di Amaris Hotel Juanda, Jalan Ir. H. Juanda nomor 3, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu sore (4/12).

Kunto mengatakan, seorang negarawan lahir karena adanya krisis. Salah satunya saat ini adalah krisis pandemi Covid-19. Namun demikian, banyak hal yang dilakukan Jokowi yang bertentangan dengan publik.


"Pak Jokowi punya peluang loh jadi negarawan, ketika ada krisis gitu. Karena negarawan gak bisa lahir ketika tenang-tenang saja. Dan ketika krisis Pak Jokowi justru fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak melayani kepentingan publik yang besar, contohnya IKN," ujar Kunto.

Padahal menurut Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini, berdasarkan survei KedaiKOPI sebelum UU IKN terbit, sebanyak 60 persen lebih masyarakat menolak IKN, karena rakyat tidak membutuhkan IKN.


Meski demikian, kata Kunto Jokowi justru tetap mendorong IKN. Kedua, UU Cipta Kerja Omnibus law, UU KPK, RKUHP.

"So menurut saya, seakan-akan Pak Jokowi ini ingin dinilai negarawan punya legacy, tapi akhirnya dia memilih legacy-legacy yang sifatnya bangunan, monumen besar tapi tidak melayani interest publik yang besar, yang keseluruhan atau yang umum," pungkas Kunto.

Dalam acara ini, dihadiri langsung oleh tiga narasumber lainnya, yakni Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer alias Noel, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, dan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, serta moderator Venna Kintan, dan turut dihadiri oleh Pendiri lembaga survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio alias Hensat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya