Berbau Balas Budi, Penunjukan Komut Bank Muamalat Merusak Kepercayaan Publik

Protes keras atas penunjukan Mardiasmo, sebagai Komisaris Utama Bank Mumalat Indonesia, terus bergulir.

Penunjukan mantan mantan Wakil Menteri Keuangan yang pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Direksi dan Komisaris Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dicurigai sebagai bagian dari politik balas budi pihak BPKH yang kini merupakan pemegang saham mayoritas di Bank Muamalat Indonesia.

Kekhawatiran dan kecurigaan ini antara lain disampaikan Sekretaris Jenderal Persaudaraan Pemuda Islam, Bayu Anggara, dalam keterangan yang diterima redaksi Kantor Berita Politik RMOL.

Bayu juga menyoroti fungsi Dewan Pengawas BPKH yang seharusnya sangat professional dan objektif dalam bekerja.

“Kami menilai (penunjukan Mardiasmo sebagai Komut Bank Muamalat Indonesia) sarat dengan indikasi politik balas jasa, karna melihat track record sebelumnya Mardiasmo sebagai Ketua Pansel BPKH. Kami mempertanyakan peran dan fungsi Dewan Pengawas BPKH yang kami anggap bisa menjaga marwah lembaga,” ujar Bayu.

Bayu mengingatkan, masyarakat berharap besar agar Bank Muamalat berbenah akibat berbagai masalah yang terjadinya sebelumnya. Semangat reformasi yang pernah digalakkan jangan sampai tercederai gara-gara politik balas budi dalam penunjukan Komisaris Utama Bank Muamalat Indonesia ini.

“Masyarakat punya harapan besar terhadapa Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia. Dngan kejadian ini jangan sampai pupus harapan masyarakat tentang semangat reformasi dan perbaikan yang coba dibangun”.

Bayu berharap kedua lembaga, BPKH dan Bank Muamalat Indonesia, tidak main mata yang menimbulkan polemik di masyarakat saat perekonomian syariah sedang mengalami citra yang bagus karena dipercaya mampu berdiri tegak saat terjadi krisis.

“BPKH fokus saja kepada tugasnya dan Bank Muamalat betul-betul serius berbenah agar kepercayaan masyarakat bertumbuh,” ujar Bayu lagi.

“Sudah bagus masyarakat Indonesia melek keuangan syariah. Apalagi ancaman resesi mulai meresahkan masyarakat. Sejatinya sektor keuangan syariah seharusnya bisa menjadi solusi,” demikian Bayu.