Berita

Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani/Net

Politik

Nasib Puan Maharani Tidak Jelas Jika Megawati Dukung Prabowo Nyapres

JUMAT, 02 DESEMBER 2022 | 15:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Nasib Puan Maharani dianggap akan semakin tidak jelas arahnya jika Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

"Kalau Megawati benar-benar setuju terhadap pencalonan Prabowo, maka nasib Puan semakin tidak jelas arah," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (2/12).

Hal itu disampaikan Saiful menanggapi pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) di hadapan Presiden Joko Widodo soal Prabowo Subianto yang dianggap memiliki kriteria pemimpin yang memikirkan rakyat.


Pernyataan BG itu diyakini merupakan pesan yang disampaikan oleh Megawati, mengingat adanya hubungan kedekatan antara BG dengan Megawati.

"Keinginan Puan untuk menjadi capres bisa terganjal apabila Megawati telah merestui dan memberikan dukungan kepada Prabowo. Bahkan bisa mengenaskan kalau ternyata Prabowo terpilih sebagai Presiden, karena yang pasti ia akan berusaha maju kembali untuk periode berkutnya," kata Saiful.

Setidaknya menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, Puan harus menunggu dua periode ke depan jika ternyata Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Karena, Prabowo tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berikutnya.

"Ia (Prabowo) pasti dengan mudah memenangkan pilpres berikutnya jika ia memenangkan kontestsi 2024," terang Saiful.

Sehingga kata Saiful, hal tersebut akan semakin berat bagi Puan untuk mendapatkan kesempatan sebagai capres. Apalagi, misalnya dukungan telah diberikan kepada Prabowo.

"Maka semakin redup dan bahkan akan kehilangan kesempatan untuk menduduki jabatan Presiden. Semakin berat bagi Puan jika arah dukungan semakin mengerucut kepada Prabowo, tidak mungkin ia dapat menentang keputusan Megawati jika keputusan mendukung Prabowo telah ditetapkan," pungkas Saiful.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pasutri Kurir Narkoba

Rabu, 03 Desember 2025 | 04:59

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

UPDATE

Ratusan Migran Bobol Perbatasan Polandia Lewat Terowongan Rahasia

Sabtu, 13 Desember 2025 | 14:03

Pertumbuhan 8 Persen Jalur Cepat

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:57

Komisi III Tolak Usulan Kapolri Dipilih Langsung Presiden Tanpa DPR: Ahistoris !

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:43

Meski Ada Beking, Pemerintah Harus Berani Tangkap Pembalak Liar di Sumatera !

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:30

Mabes Polri Buka Suara soal Perpol yang Izinkan Anggota Bertugas di 17 Kementerian/Lembaga

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:07

Permudah Akses Kesehatan, Legislator Golkar Dukung Sistem Rujukan BPJS Dihapus

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:55

Menko Pangan Zulhas Beri Semangat Petugas SPPG di Lokasi Bencana

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:48

Komisi I DPR: UU TNI yang Baru harus Diimplementasikan secara Nyata

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:32

KUA Bukan Sekadar Kantor Nikah, Tapi Cermin Kehadiran Negara dalam Keluarga

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:21

Legislator NasDem Desak Percepatan Huntara dan Relokasi di Zona Merah

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:08

Selengkapnya