Berita

Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani/Net

Politik

Nasib Puan Maharani Tidak Jelas Jika Megawati Dukung Prabowo Nyapres

JUMAT, 02 DESEMBER 2022 | 15:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Nasib Puan Maharani dianggap akan semakin tidak jelas arahnya jika Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

"Kalau Megawati benar-benar setuju terhadap pencalonan Prabowo, maka nasib Puan semakin tidak jelas arah," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (2/12).

Hal itu disampaikan Saiful menanggapi pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) di hadapan Presiden Joko Widodo soal Prabowo Subianto yang dianggap memiliki kriteria pemimpin yang memikirkan rakyat.


Pernyataan BG itu diyakini merupakan pesan yang disampaikan oleh Megawati, mengingat adanya hubungan kedekatan antara BG dengan Megawati.

"Keinginan Puan untuk menjadi capres bisa terganjal apabila Megawati telah merestui dan memberikan dukungan kepada Prabowo. Bahkan bisa mengenaskan kalau ternyata Prabowo terpilih sebagai Presiden, karena yang pasti ia akan berusaha maju kembali untuk periode berkutnya," kata Saiful.

Setidaknya menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, Puan harus menunggu dua periode ke depan jika ternyata Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Karena, Prabowo tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berikutnya.

"Ia (Prabowo) pasti dengan mudah memenangkan pilpres berikutnya jika ia memenangkan kontestsi 2024," terang Saiful.

Sehingga kata Saiful, hal tersebut akan semakin berat bagi Puan untuk mendapatkan kesempatan sebagai capres. Apalagi, misalnya dukungan telah diberikan kepada Prabowo.

"Maka semakin redup dan bahkan akan kehilangan kesempatan untuk menduduki jabatan Presiden. Semakin berat bagi Puan jika arah dukungan semakin mengerucut kepada Prabowo, tidak mungkin ia dapat menentang keputusan Megawati jika keputusan mendukung Prabowo telah ditetapkan," pungkas Saiful.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya