Berita

Ketua KPK RI Firli Bahuri saat memberikan sambutan dalam acara Road to Harkodia di Surabaya, Jawa Timur/Ist

Nusantara

KPK Terus Monitoring Pemberantasan Korupsi di Daerah

JUMAT, 02 DESEMBER 2022 | 02:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua KPK Firli Bahuri meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) agar  mengimplementasikan program tematik. Program tersebut merupakan pelaksanaan sub indikator atau rekomendasi dalam tingkatan yang lebih substansial.

Seperti pemulihan aset, optimalisasi pendapatan daerah, pemantauan proyek yang bersumber dari dana PEN, pembenahan BUMD, pembangunan lingkungan bisnis berintegritas dan layanan publik yang bebas suap, pemerasan dan gratifikasi.

Sejauh ini kata Firli, KPK telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui beberapa program dan kegiatan. Salah satunya, membuat kajian, gerakan nasional penyelamatan SDA dan Korsup Minerba di 19 Provinsi.

KPK pun mengajak seluruh pihak mengikuti rekomendasi perbaikan sistem pada sektor pertambangan dan berharap tidak ada aksi penindakan.

"KPK bersama para stakeholder akan secara simultan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberantasan korupsi di daerah secara berkala," kata Firli saat sambutan di acara Road to Harkodia di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/12).

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengutarakan ucapan terima kasih kepada KPK karena telah memilih Jatim menjadi tuan rumah Road to Hakordia Tahun 2022.

Menurut Khofifah, Provinsi Jatim senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dalam upaya menjadi bagian penguatan pemberantasan korupsi secara signifikan di semua lini.

Terkait penertiban aset, Khofifah menjelaskan, saat ini terdapat beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang sudah 100 persen selesai melakukan sertifikasi aset daerah.

Terkonfirmasi, sebanyak 2.607 bidang lahan senilai Rp 1,2 triliun telah diselamatkan sebagai aset daerah.

Selain itu, juga telah diselesaikan pasca PNPM terdapat 521 Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) senilai Rp 1,6 triliun. Sebagai besar di antaranya telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim dan menjadi PT LKM Bundesma.

"Tentunya capaian ini tidak lepas dari koordinasi dan sinergi antara KPK melalui Kedeputian Korsup Wilayah III dan seluruh stakeholder terkait. Kita semaksimal mungkin (melakukan) penyelamatan aset negara," kata Khofifah.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

UPDATE

Pengukuhan Petugas Haji

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:04

Chili Siap Jadi Mitra Ekonomi Strategis Indonesia di Amerika Selatan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:02

Basri Baco: Sekolah Gratis Bisa Jadi Kado Indah Heru Budi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:42

Pemprov DKI Tak Ingin Polusi Udara Buruk 2023 Terulang

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:24

Catat, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan 9-10 Mei

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:22

BMKG Prediksi Juni Puncak Musim Kemarau di Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:27

Patuhi Telegram Kabareskrim, Rio Reifan Tak akan Direhabilitasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:05

Airlangga dan Menteri Ekonomi Jepang Sepakat Jalankan 3 Proyek Prioritas Transisi Energi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:00

Zaki Tolak Bocorkan soal Koalisi Pilkada Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:35

Bertemu Wakil PM Belanda, Airlangga Bicara soal Kerja Sama Giant Sea Wall

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:22

Selengkapnya