Politik Uang di Ruang Digital Masuk Indeks Kerawanan Bawaslu

Salah satu fokus pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah terkait dengan potensi terjadinya transaksi politik uang di ruang digital.

Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, saat ditemui dalam rangkaian acara rapat koordinasi (Rakor) Bawaslu RI bersama Media Nasional di Kota Batu, Jawa Timur, Senin (28/11).

"Ini menjadi salah satu yang masuk dalam kerawanan kami soal digitalisasi ya," ujar Lolly.

Dia menegaskan, perkembangan ruang digital membuat Bawaslu RI harus memikirkan hal-hal yang patut diawasi dalam pelaksanaan pemilu.

Menurutnya, pada Pemilu 2024 mendatang potensi pelanggaran pemilu tidak lagi hanya soal disinformasi dan atau misinformasi, seperti yang marak terjadi saat dan setelah Pemilu Serentak 2019.

"Digitalisasi ruangnya banyak. Selain disinformasi adalah soal bagaimana modus bentuk money politic yang akan menemui keberagaman luar biasa," tuturnya.

Lanjut Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI ini, sejumlah upaya akan dilakukan pihaknya untuk meningkatkan pengawasan terkait kerawanan ini.

Sebab, masih ada kekosongan hukum untuk dijadikan dasar oleh jajaran Bawaslu di daerah untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan untuk dugaan pelanggaran politik uang, khususnya yang ada di ruang digital.

"Sehingga saat ini Bawaslu sedang berupaya untuk bisa memastikan proses pengawasan ruang digital dalam konteks politik uang bisa terawasi dengan maksimal oleh Bawaslu," katanya.

"Tentu kami harus kerja sama dengn berbagai pihak soal ini, karena kewenangan Bawaslu yang terbatas. Tapi fakta bahwa ragam rupa money politic sudah sedemikian rupa, sudah kami bahas dan ini akan masuk dalam indeks kerawanan," demikian Lolly.