Berita

Demonstrasi buruh tolah upah murah/Net

Politik

Waketum Garuda: Kenaikan Upah yang Wajar Saja, Jangan Rugikan Masyarakat

SABTU, 26 NOVEMBER 2022 | 20:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sejumlah kebijakan pro rakyat bakal banyak dimunculkan kepala daerah, wakil rakyat, ataupun pejabat menjelang gelaran Pilkada Serentak dan Pilkada tahun 2024 nanti.

Salah satunya, kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi, adalah kebijakan seolah pro buruh dengan mendukung kenaikan upah yang justru bisa berbahaya jika dilakukan tanpa perhitungan yang cermat.

Dalam hal upah, Teddy mengatakan, pemangku kebijakan harus paham bahwa ekonomi sedang berjuang pulih akibat pandemi Covid-19. Sehingga, jangan sampai terbitnya kebijakan upah malah menjadi bumerang bagi pekerja.


"Prosentase kenaikan upah harus melihat juga dunia usaha yang masih berjuang, belum normal, pasca covid yang menghantam dunia," kata Teddy kepada wartawan, Sabtu (26/11).

Jangan sampai, kata Teddy, pengusaha makin terhimpit karena kebijakan kenaikan upah tanpa kalkulasi. Akibatnya, PHK bisa jadi bertambah.

"Sehingga yang ter PHK sebelumnya saat covid, malah makin sulit mendapatkan pekerjaan. Jangan sampai karena upah naik gila-gilaan maka harga jual maupun harga beli material naik, yang mengakibatkan turunnya produksi," terangnya.

Akhirnya, kata Teddy lagi, yang terlihat gagah hanya para pembuat keputusan, bagi pekerja malah merugikan. Walaupun, dia tetap menekankan kesejahteraan pekerja tetap perlu diperhatikan dengan wajar.

"Kenaikan upah yang wajar saja, jangan sampai akhirnya merugikan masyarakat. Yang tadinya memiliki pekerjaan akhirnya tidak lagi memiliki pekerjaan," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya