Berita

Demonstrasi buruh tolah upah murah/Net

Politik

Waketum Garuda: Kenaikan Upah yang Wajar Saja, Jangan Rugikan Masyarakat

SABTU, 26 NOVEMBER 2022 | 20:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sejumlah kebijakan pro rakyat bakal banyak dimunculkan kepala daerah, wakil rakyat, ataupun pejabat menjelang gelaran Pilkada Serentak dan Pilkada tahun 2024 nanti.

Salah satunya, kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi, adalah kebijakan seolah pro buruh dengan mendukung kenaikan upah yang justru bisa berbahaya jika dilakukan tanpa perhitungan yang cermat.

Dalam hal upah, Teddy mengatakan, pemangku kebijakan harus paham bahwa ekonomi sedang berjuang pulih akibat pandemi Covid-19. Sehingga, jangan sampai terbitnya kebijakan upah malah menjadi bumerang bagi pekerja.


"Prosentase kenaikan upah harus melihat juga dunia usaha yang masih berjuang, belum normal, pasca covid yang menghantam dunia," kata Teddy kepada wartawan, Sabtu (26/11).

Jangan sampai, kata Teddy, pengusaha makin terhimpit karena kebijakan kenaikan upah tanpa kalkulasi. Akibatnya, PHK bisa jadi bertambah.

"Sehingga yang ter PHK sebelumnya saat covid, malah makin sulit mendapatkan pekerjaan. Jangan sampai karena upah naik gila-gilaan maka harga jual maupun harga beli material naik, yang mengakibatkan turunnya produksi," terangnya.

Akhirnya, kata Teddy lagi, yang terlihat gagah hanya para pembuat keputusan, bagi pekerja malah merugikan. Walaupun, dia tetap menekankan kesejahteraan pekerja tetap perlu diperhatikan dengan wajar.

"Kenaikan upah yang wajar saja, jangan sampai akhirnya merugikan masyarakat. Yang tadinya memiliki pekerjaan akhirnya tidak lagi memiliki pekerjaan," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya