Berita

Kongres Umat Islam di Komplek Pondok Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat/Ist

Politik

Ubedilah: Rezim Jokowi Didukung 82 Persen Suara Parpol, tapi Gagal Sejahterakan Rakyat

JUMAT, 18 NOVEMBER 2022 | 22:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Koalisi yang dibangun rezim Joko Widodo secara angka mencapai 82 persen. Hal ini, jika diukur dari dukungan partai politik di DPR RI.

Sayangnya, kata pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, dukungan mutlak tersebut tak mampu membuat rakyat sejahtera. Pasalnya, kata dia, pemegang amanah kekuasaan tidak punya kemampuan memimpin.

"Hari ini secara empirik pemerintah menguasai 82 persen parlemen. Ini artinya rezim memiliki kekuasaan yang sangat kuat," kata Ubedilah Badrun dalam Kongres Umat Islam di Komplek Pondok Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/11).


Kang Ubed, begitu dia karib disapa, pada kesempatan itu juga mengkritik pemerintah yang belakangan membanggakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen.

Lebih parah lagi, katanya, saat pandemi terjadi korupsi yang ugal-ugalan. Anggaran yang seharusnya diterima rakyat, justru dikorupsi.

Ubed juga memaparkan adanya 2.600 kasus korupsi selama delapan tahun Jokowi memimpin, yang mana aktor-aktor utama dalam kasus korupsi adalah partai penguasa.

Di dunia politik, Ubed juga menjelaskan betapa buruknya politik yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini hingga kemunduran partai politik Islam dari zaman kemerdekaan hingga saat ini yang hanya memiliki suara berkisar 30 persen.

Dia menjelaskan, alasan kemunduran partai politik Islam itu terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal mundurnya karena hilangnya persatuan umat Islam.

"Sedangkan faktor eksternal terjadi karena sekuler memusuhi partai politik Islam. Oleh karena itu perlunya mengubah cara berpikir umat," katanya.

Ke depan, Ubed mengajak agar silaturahmi umat Islam diintensifkan menuju perubahan yang lebih baik. Dia juga menyampaikan rasa kecewa terhadap narasi politik yang sedang dimainkan pemerintah.

"Terakhir, saya sampai saat ini tidak yakin tahun 2024 akan ada Pemilu. Kenapa? Karena narasi yang dibangun oleh pemerintahan adalah tahun depan sebagai tahun yang gelap," pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya