Berita

Kongres Umat Islam di Komplek Pondok Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat/Ist

Politik

Ubedilah: Rezim Jokowi Didukung 82 Persen Suara Parpol, tapi Gagal Sejahterakan Rakyat

JUMAT, 18 NOVEMBER 2022 | 22:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Koalisi yang dibangun rezim Joko Widodo secara angka mencapai 82 persen. Hal ini, jika diukur dari dukungan partai politik di DPR RI.

Sayangnya, kata pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, dukungan mutlak tersebut tak mampu membuat rakyat sejahtera. Pasalnya, kata dia, pemegang amanah kekuasaan tidak punya kemampuan memimpin.

"Hari ini secara empirik pemerintah menguasai 82 persen parlemen. Ini artinya rezim memiliki kekuasaan yang sangat kuat," kata Ubedilah Badrun dalam Kongres Umat Islam di Komplek Pondok Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/11).


Kang Ubed, begitu dia karib disapa, pada kesempatan itu juga mengkritik pemerintah yang belakangan membanggakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen.

Lebih parah lagi, katanya, saat pandemi terjadi korupsi yang ugal-ugalan. Anggaran yang seharusnya diterima rakyat, justru dikorupsi.

Ubed juga memaparkan adanya 2.600 kasus korupsi selama delapan tahun Jokowi memimpin, yang mana aktor-aktor utama dalam kasus korupsi adalah partai penguasa.

Di dunia politik, Ubed juga menjelaskan betapa buruknya politik yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini hingga kemunduran partai politik Islam dari zaman kemerdekaan hingga saat ini yang hanya memiliki suara berkisar 30 persen.

Dia menjelaskan, alasan kemunduran partai politik Islam itu terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal mundurnya karena hilangnya persatuan umat Islam.

"Sedangkan faktor eksternal terjadi karena sekuler memusuhi partai politik Islam. Oleh karena itu perlunya mengubah cara berpikir umat," katanya.

Ke depan, Ubed mengajak agar silaturahmi umat Islam diintensifkan menuju perubahan yang lebih baik. Dia juga menyampaikan rasa kecewa terhadap narasi politik yang sedang dimainkan pemerintah.

"Terakhir, saya sampai saat ini tidak yakin tahun 2024 akan ada Pemilu. Kenapa? Karena narasi yang dibangun oleh pemerintahan adalah tahun depan sebagai tahun yang gelap," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya