Berita

Kongres Umat Islam di Komplek Pondok Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat/Ist

Politik

Ubedilah: Rezim Jokowi Didukung 82 Persen Suara Parpol, tapi Gagal Sejahterakan Rakyat

JUMAT, 18 NOVEMBER 2022 | 22:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Koalisi yang dibangun rezim Joko Widodo secara angka mencapai 82 persen. Hal ini, jika diukur dari dukungan partai politik di DPR RI.

Sayangnya, kata pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, dukungan mutlak tersebut tak mampu membuat rakyat sejahtera. Pasalnya, kata dia, pemegang amanah kekuasaan tidak punya kemampuan memimpin.

"Hari ini secara empirik pemerintah menguasai 82 persen parlemen. Ini artinya rezim memiliki kekuasaan yang sangat kuat," kata Ubedilah Badrun dalam Kongres Umat Islam di Komplek Pondok Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/11).


Kang Ubed, begitu dia karib disapa, pada kesempatan itu juga mengkritik pemerintah yang belakangan membanggakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen.

Lebih parah lagi, katanya, saat pandemi terjadi korupsi yang ugal-ugalan. Anggaran yang seharusnya diterima rakyat, justru dikorupsi.

Ubed juga memaparkan adanya 2.600 kasus korupsi selama delapan tahun Jokowi memimpin, yang mana aktor-aktor utama dalam kasus korupsi adalah partai penguasa.

Di dunia politik, Ubed juga menjelaskan betapa buruknya politik yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini hingga kemunduran partai politik Islam dari zaman kemerdekaan hingga saat ini yang hanya memiliki suara berkisar 30 persen.

Dia menjelaskan, alasan kemunduran partai politik Islam itu terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal mundurnya karena hilangnya persatuan umat Islam.

"Sedangkan faktor eksternal terjadi karena sekuler memusuhi partai politik Islam. Oleh karena itu perlunya mengubah cara berpikir umat," katanya.

Ke depan, Ubed mengajak agar silaturahmi umat Islam diintensifkan menuju perubahan yang lebih baik. Dia juga menyampaikan rasa kecewa terhadap narasi politik yang sedang dimainkan pemerintah.

"Terakhir, saya sampai saat ini tidak yakin tahun 2024 akan ada Pemilu. Kenapa? Karena narasi yang dibangun oleh pemerintahan adalah tahun depan sebagai tahun yang gelap," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya