Berita

Diskusi bertajuk "Suksesi Kepemimpinan 2024" yang digelar di Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/11)/RMOL

Politik

Tak Sepakat Presidential Threshold 0 Persen, PPP Setuju Kalau 10 Persen

SELASA, 15 NOVEMBER 2022 | 23:08 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Norma ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (preshold) dikeluhkan publik hingga ke partai politik (parpol), salah satunya diterima Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani, dalam diskusi bertajuk "Suksesi Kepemimpinan 2024" yang digelar di Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/11).

"Jadi kita juga menghadapi kritik bahwa dengan presidential threshold tinggi. Maka ini mempersempit putra terbaik bangsa di parpol dan di luar parpol untuk bisa tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Ada teman-teman di masyarakat sipil kenapa tak 0 (persen)?" ujar Arsul.


Meski mendapat keluhan terkait hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI ini menyatakan tidak setuju jika preshold diubah dari 20 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu menjadi 0 persen.

"Kenapa enggak setuju? Karena kalau jadi nol nanti, partai itu belum teruji di dalam pemilihan legislatifnya, kemudian tapi dia berhak ikut pemilu, dia berbadan hukum dan berhak ikut pemilu," tuturnya.

Maka dari itu, Arsul melihat solusi terbaik terkait preshold ini adalah dengan menurunkan besarannya menjadi lebih rendah.

Sebab jika preshold dipatok menjadi 0 persen, dia khawatir oligarki mudah bermain dalam menentukan capres, atau melebihi kewenangan pemimpin partai.

"Jadi negara kita itu kan banyak oligarki orang kaya. Dia bisa kemudian dengan kekayaannya ambil partai politik," urainya.

"Kalau 10 persen, kita potong separuh, maka paling tidak kontestasi pilpres itu diharapkan bisa diikuti lima atau enam calon. Itu akan memberikan ini lebih baik," demikian Arsul menambahkan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya