China diduga memiliki rencana jahat jangka panjang di Afrika, yang dimulai dengan berbagai proyek Belt and Road Initiatives (BRI), yang nantinya berujung pada kehadiran militer di benua tersebut.
Sebuah laporan dari Investigative Journalism Reportika mencatat, lebih dari 200 ribu pekerja China telah bermigrasi ke Afrika sejak 2012. Sejauh ini, sudah ada lebih dari 1 juta imigran China di Afrika.
Di samping itu, ada lebih dari 10 ribu perusahaan dan lebih dari 2.000 BUMN milik China di benua tersebut.
Setelah itu, muncul juga laporan mengenai pos-pos Kantor Polisi China dan firma hukum di luar negeri. Menurut Reportika, pos-pos kantor polisi ini telah digunakan China untuk musuh.
"Tidak hanya itu, dengan bantuan pos-pos polisi tersebut, pemerintah China juga mempengaruhi pemilu di negara masing-masing. Selain itu, stasiun-stasiun ini mengendalikan aktivitas Diaspora Tionghoa Perantauan dan kasus spionase juga telah dilaporkan," jelas Reportika.
Pos-pos polisi tersebut dilaporkan sudah berada di Nigeria, Lesotho, dan Tanzania. Sementara Polisi Fuzhou beroperasi di kantor polisi di Lesotho dan Nigeria, Polisi Qingtianlah yang beroperasi di Tanzania.
Analis Asia Selatan, Hwa-Young mengatakan salah satu tujuan utama dari pos polisi tersebut adalah untuk memantau aktivitas yang terjadi di Taiwan dan negara lain. Selain itu, kantor polisi juga mengawasi pergerakan barang seperti produk satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal dan menyelundupkan bahan mentah Afrika ke pelabuhan Pengiriman Fuzhou dan Qintian.
Tidak hanya itu, dengan meningkatnya kejahatan pada orang-orang China, maka pos-pos tersebut bertujuan melindungi mereka dan asetnya. China juga telah membentuk jaringan Perusahaan Keamanan Swasta (PSC) yang dikendalikan negara.
Mengutip laporan Departemen Pertahanan AS 2021, Reportika mengatakan China memiliki tujuan memperluas jejak militernya di Afrika. Beijing bahkan kemungkinan telah mempertimbangkan instalasi militer di sebanyak 13 negara Afrika seperti Angola, Kenya, Seychelles, Namibia, dan Tanzania.
Selain itu, China juga telah mendirikan pangkalan angkatan laut untuk menempatkan pasukan di Djibouti untuk melindungi Afrika. Pangkalan tersebut diyakini memiliki kapasitas menampung 10 ribu tentara, yang secara langsung melanggar Perjanjian China-Djibouti yang memberikan ketentuan untuk mengerahkan hanya 1.000 tentara.
Pada Agustus 2021, China telah mengumumkan niatnya untuk membangun pangkalan angkatan laut pertamanya di pantai Atlantik di Bata di Guinea Khatulistiwa, dengan tujuan menjaga kepentingan minyak dan komersialnya di sepanjang pantai Barat Afrika.
China-Africa Research Initiative menyebut China sejauh ini telah meminjamkan lebih dari 155 miliar dolar AS kepada pemerintah Afrika untuk membiayai proyek-proyek BRI.
Heritage Foundation menunjukkan hampir 200 gedung pemerintah telah dibangun oleh China di lebih dari 40 negara Afrika. China juga telah membangun jaringan komunikasi intra-pemerintah yang sensitif untuk 14 negara.
Selain itu, China juga telah mengembangkan 70 persen jaringan 4G di benua itu dan membiayai penuh kantor pusat Uni Afrika (AU) di Ethiopia.
Meskipun China menyediakan dana yang sangat dibutuhkan Afrika, yang mungkin membantu Afrika dari sudut pandang pembangunan. Namun, sesuai laporan tersebut, rencana jahat jangka panjang China yang terkait dengan pendanaan ini menempatkan kedaulatan Afrika dalam risiko besar.
