Berita

Mata uang dolar AS dan rupiah/Net

Publika

Penyempurnaan Kerusakan Ekonomi Indonesia

MINGGU, 13 NOVEMBER 2022 | 09:53 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

ADA dua indikator utama ekonomi negara itu menuju kerusakan atau menuju perbaikan, yakni penerimaan negara  sebagai indikator pemeirntah berhasil cari uang atau gagal. Kedua, nilai tukar sebagai indikator pemerintah berhasil berdagang secara internasional atau gagal. Dari dua indikator tersebut ternyata pemerintahan Jokowi akan berakhir dengan kerusakan ekonomi Indonesia yang makin parah.

Jaman pemerintahan SBY awal penerimaan negara terhadap Gross Domestic Product (GDP) berada pada posisi 13 persen lebih. Diujung pemerintahan SBY penerimaan negara merosot menjadi 10,8 persen terhadap GDP. Dalam ekonomi GDP adalah indikator yang utama. GDP adalah total output yang dihasilkan dalam ekonomi. Makin tinggi GDP seharusnya penerimaan negara makin besar. Kalau sebaliknya berarti banyak yang maling, korupsi atau nyolong di negara itu.

Pemerintahan Jokowi selanjutnya menyempurnakan kerusakan dalam penerimaan negara. Meskipun laju eksploitasi sumber daya alam berlangsung masif dan rakyat dipajakin makin intensif, tapi penerimaan negara terhadap GDP jatuh sampai titik terendah.

Menurut data Bank Dunia, sejak tahun 2014 begitu pemerintahan Jokowi dimulai penerimaan negara terhadap GDP terus meluncur secara pasti tanpa ada kemampuan mengatasinya. Tahun 2020 penerimaan negara terhadap GDP hanya sebesar 8,3 persen. Ini adalah yang paling buruk sejak tahun 1981 di mana penerimaan negara terhadap GDP saat itu sempat mencapai 21,8 persen

Kerusakan paling besar yang telah mengakibatkan makin terpuruknya indonesia dalam pergaulan global dan perdagangan internasional adalah terpuruknya nilai tukar rupiah.

Di masa awal pemerintahan SBY nilai tukar rupiah terhadap dolar AS senilai Rp. 8700 per dolar AS. Seiring berjalannya pemerintahan SBY nilai tukar rupiah terhadap dolar AS meluncur sampai akhir pemerintahan SBY  menjadi Rp 12 300 per dolar AS. Tetapi rata rata kurs sepanjang pemerintahan ini adalah Rp 10.000 per dolar AS.

Nah pemerintahan Jokowi membawa nilai tukar mata uang Indonesia makin tidak berharga. Menyempurnakan Kerusakan dalam nilai mata uang negara. Nilai rupiah terhadap USD sepanjang pemerintahan Jokowi talah merosot 50 persen lebih.

Sekarang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah Rp 15.700 per dolar AS. Jika pada masa pemerintahan SBY nilai tukar rupiah rata rata Rp 10.000 per dolar AS,. Maka selama pemerintahan Jokwi rata rata nilai tukar rupiah Rp 15.000 per dolar AS.

Ini mengerikan! Ini sama artinya dengan kekayaan ekonomi Indonesia telah merosot separuh, namun pada saat bersamaan kewajiban Indonesia terhadap asing yakni utang dalam mata uang dolar telah meningkat separuh. Ibarat negara ini sudah jatuh, masih ditimpa tangga.

Kerusakan tampaknya akan terus berlanjut. Jika belajar dari pengalam sekarang transisi antara SBY Pemerintahan Jokowi. Maka transisi pemerintahan Jokowi ke pemerintahan baru menuju pemilu serentak 2024 bisa jadi akan membuat  rupiah akan kehilangan nilai lebih banyak lagi. Hal ini dikarenakan menjelang peristiwa politik besar seperti pemilu gonjang ganjing politik dan ketidakpastian makin buruk.

Rupiah akan mengarah ke Rp 20.000 hingga Rp 25.000 per dolar AS. Sebab pundamentalnya adalah hampir tidak ada penahan tergerusnya cadangan devisa Indonesia yang tergantung pada impor dan kewajiba membayar utang luar negeri yang sangat besar.

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Herman Khaeron Jamin Duet Anies-AHY Mampu Perbaiki Kondisi Negeri

Minggu, 22 Januari 2023 | 05:51

Kabar Duka, Lieus Sungkharisma Meninggal Dunia

Selasa, 24 Januari 2023 | 22:59

Ini Permintaan Terakhir Lieus Sungkharisma Sebelum Meninggal Dunia

Rabu, 25 Januari 2023 | 00:19

Syahganda Nainggolan: Lieus Sungkharisma Pejuang Tangguh

Selasa, 24 Januari 2023 | 23:19

Sengkarut Pertarungan Trah Soekarno, Lebih Layak Mega atau Guntur?

Selasa, 24 Januari 2023 | 08:17

Pimpin Jateng 9 Tahun Cuma Berhasil Pangkas 1 Juta Kemiskinan, Gimana jadi Presiden RI?

Senin, 23 Januari 2023 | 15:01

Amatan Rocky Gerung, Jokowi Sedang Preteli Kekuasaan Megawati

Minggu, 22 Januari 2023 | 09:17

UPDATE

Erdogan Izinkan Finlandia Masuk NATO, tapi Tolak Swedia

Senin, 30 Januari 2023 | 12:39

Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus Kasus Tabrakan Mahasiswa UI

Senin, 30 Januari 2023 | 12:29

Israel dan Palestina Panas Lagi, Rusia Desak Tanggung Jawab Dua Negara dan Pembicaraan Damai

Senin, 30 Januari 2023 | 12:17

Sebagai Pendatang Baru, Kaesang Disarankan Sambangi para Senior dan Ketum Parpol

Senin, 30 Januari 2023 | 12:05

Ramaphosa: Krisis Listrik Gerogoti Pertumbuhan Ekonomi Afrika Selatan

Senin, 30 Januari 2023 | 11:56

Pengamat Yakin Surya Paloh Menolak Jika Diminta Jokowi Cabut Pencapresan Anies

Senin, 30 Januari 2023 | 11:56

China Cabut Penangguhan Visa untuk Pelancong dari Jepang, Tapi Tidak untuk Korsel

Senin, 30 Januari 2023 | 11:45

Bikin Khawatir Warga Australia Barat, Rio Tinto Minta Maaf atas Hilangnya Kapsul Radioaktif

Senin, 30 Januari 2023 | 11:26

Jokowi Perlu Contoh Anwar Ibrahim, Tidak Jadikan Pengusaha sebagai Menteri

Senin, 30 Januari 2023 | 11:12

Kerap Terjadi Kecelakaan Kerja, Jaman Morowali Desak Pemerintah Tinjau Ulang Izin PT GNI

Senin, 30 Januari 2023 | 10:57

Selengkapnya