Presiden Joko Widodo bersama dengan pemimpin ASEAN dan India dalam KTT ke-19 di Kamboja pada Sabtu (12/11)/Net
Di tengah banyaknya krisis yang melanda dunia saat ini, diharapkan kerjasama yang terjalin dengan ASEAN selama 30 tahun terakhir mampu menghadirkan stabilitas dan kemakmuran, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.
Itulah yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada para pemimpin ASEAN dan Wakil Presiden India Jagdeep Dhankhar selama mengikuti KTT ASEAN-India ke 19 di Hotel Sokha, Phnom Penh, Sabtu (12/11).
Presiden menilai Indo-Pasifik sebagai kawasan strategis dan tak luput dari rivalitas. Jika tidak dijaga maka rentan menimbulkan konflik terbuka yang akan berdampak pada negara-negara lainnya.
Untuk itu, Jokowi mengusulkan agar ASEAN dan India memiliki kerjasama yang konkrit agar mampu menghadirkan stabilitas serta membawa kemakmuran pada kawasan tersebut.
Bersamaan dengan itu, Presiden RI juga mengundang India dalam Indo-Pacific Infrastructure Forum yang akan diadakan tahun depan saat Indonesia menjadi ketua ASEAN.
Masih dalam upaya meningkatkan stabilitas dan kemakmuran kawasan, Jokowi menyoroti isu lainnya seperti kesehatan dan ketahanan pangan yang sangat mungkin diimplementasikan dalam kerjasama ASEAN dan India.
Di bidang kesehatan, Jokowi mengimbau agar rantai pasok bahan obat-obatan antara ASEAN dan India jangan sampai terputus.
"Kerja sama kesehatan termasuk kerja sama di bidang pengadaan bahan baku obat dan obat-obatan,†ujarnya.
Untuk mempertahankan pasokan pangan kawasan, Jokowi mendorong agar ASEAN dan India dapat bekerjasama agar krisis pupuk tidak terjadi.
Sebab, mengutip laporan Global Crisis Response Group, Presiden mengatakan jika krisis pupuk akan berdampak pada produksi beras tahun depan dan mempengaruhi lebih dari 3 miliar orang.
ASEAN dan India harus menjadi pendorong agar krisis pupuk dapat dihindari," tegasnya.
Rangkaian acara KTT ASEAN dengan India dilakukan setelah pertemuan KTT ASEAN Plus Three di tempat yang sama.
Kehadiran Presiden Jokowi dalam KTT didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
