Berita

Ilustrasi cuaca ekstrem/Net

Dunia

Jadi Negara Paling Berpolusi, China dan India Dituntut Bayar Kompensasi Iklim

RABU, 09 NOVEMBER 2022 | 18:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Negara-negara kepulauan kecil di dunia menuntut China dan India untuk membayar dana kompensasi iklim karena keduanya merupakan produsen emisi terbesar dunia, meski berstatus sebagai negara berkembang.

Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Antigua dan Barbuda, Gaston Browne yang berbicara atas nama Asosiasi Negara-negara Kepulauan Kecil (AOSIS) kepada wartawan di sela-sela forum iklim PBB (COP27) di Mesir pada Selasa (8/11).

"Kita semua tahu bahwa Republik Rakyat China, India, mereka adalah pencemar utama, dan pencemar harus membayar," ujar Browne, seperti dimuat Reuters.


"Saya tidak berpikir bahwa ada izin masuk gratis untuk negara mana pun dan saya tidak mengatakan ini dengan tajam," tambahnya.

Dalam pembicaraan iklim PBB, frasa "kerugian dan kerusakan" mengacu pada biaya yang telah dikeluarkan dari cuaca ekstrem atau dampak yang dipicu oleh iklim, seperti naiknya permukaan laut.

Meski menghasilkan emisi terbesar pertama dan ketiga di dunia, China dan India selama ini tidak dimintai tanggung jawab karena berstatus sebagai negara berkembang. Sehingga tuntutan kali ini menjadi yang pertama bagi dua negara tersebut.

Sampai saat ini, negara-negara yang rentan terhadap iklim telah meminta penghasil emisi seperti Amerika Serikat, Inggris dan Uni Eropa untuk membayar reparasi iklim.

China sendiri sebelumnya telah mendukung pembentukan dana kerugian dan kerusakan, tetapi belum mengatakan harus membayarnya. Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mengatakan China, penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, harus membayar.

Sementara India, meskipun merupakan penghasil emisi terbesar, memiliki emisi per kapita yang jauh lebih rendah daripada rata-rata dunia.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya