Antisipasi Resesi, DPR Minta Kemnaker Koordinasi dengan Kementerian Lain

Kementerian Ketenagakerjaan diminta meningaktkan koordinasi antar kementerain dan lembaga untuk mengantisipasi ancaman resesi ekonomi global.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, Selasa (8/11).

Politisi PKB itu ingin Kemnaker mengambil langkah-langkah kebijakan dan kepastian keberlangsungan perusahaan dan perlindungan kepada pekerja.

Selain itu, politisi yang karib disapa Ninik itu meminta Kemanker mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Presiden 68/2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

"melalui  terobosan-terobosan guna meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia," demikian kata Ninik saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan, Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11).

Lebih lanjut, Ninik juga mendorong Kemenaker untuk melakukan komunikasi dengan Apindo dan Kadin dalam rangka mengantisipasi dampak resesi Global tahun 2023.
 
Salah satu teknisnya, Kadin dan Apindo untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah.

"Dengan menyampaikan data dan informasi yang konsisten terkait kebutuhan dan fakta di lapangan," katanya.

Terakhir, pihaknya mendesak Kemenaker untuk menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan berdasarkan usulan formasi dari Gubernur dan meningkatkan kinerja pengawasannya.