Berita

Koordinator Jurubicara DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/RMOL

Politik

Lawan Pilpres Belum Jelas, Demokrat-Nasdem-PKS Perkuat Strategi Pemenangan Pileg 2024

SENIN, 07 NOVEMBER 2022 | 15:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Lawan politik untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dinilai Partai Demokrat, belum nampak ke permukaan hingga hari ini.

Demokrat yang digadang-gadang bakal berkoalisi bersama Partai Nasdem dan juga PKS, justru kini tengah mematangkan strategi pemenangan untuk Pileg 2024.

Dijelaskan Koordinator Jurubicara DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, pihaknya bersama Nasdem dan PKS kini tengah menunggu lawan politik untuk Pilpres 2024.


Pasalnya, ketiga parpol calon koalisi ini sudah sepakat memajukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Dalam penggodokan strategi pemenangan ini, tentu PD (Partai Demokrat) juga sambil melihat potensi siapa lawan yang akan dihadapi," ujar Herzaky dalam keterangan tertulisnya pada Senin (7/11).

"Nah, sampai hari ini kan lawannya belum jelas. Kita lihat saja dulu seperti apa dalam beberapa waktu mendatang," sambungnya.

Maka dari itu, Herzaky memastikan kini Demokrat bersama Nasdem dan PKS unttuk memikirkan pula strategi pemenangan pileg.

"Sambil terus melihat potensi yang akan menjadi lawan kami, ketiga parpol terus melakukan konsolidasi internal. PD ingin kami bertiga, PD, Nasdem, PKS, sama-sama tinggi kursi suaranya di pileg," ucapnya.

Ia memandang, kemenangan ketiga parpol koalisi di pileg turut menentukan kesuksesan pemimpin negara sekaligus pemimpin pemerintahan kelak di 2024 dalam menjalankan peranannya mengelola Indonesia.

Apalagi, ditegaskan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat ini, Demokrat bersama Nasdem dan PKS memiliki visi memperjuangkan harapan rakyat yang menginginkan perubahan yang lebih baik.

"Untuk mengimplementasikan harapan rakyat itu, bukan hanya butuh kekuatan Presiden di eksekutif, tetapi juga kekuatan para wakil rakyat di badan legislatif, baik terkait kebijakannya, aturannya, maupun anggarannya," katanya.

"Ini akan baik untuk penguatan kekuatan parlemen dalam menopang kerja eksekutif," demikian Herzaky.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya