Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule/Net
Menuju 40 hari kejadian tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan, Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan alias Iwan Bule dianggap membangkang terhadap rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) bentukan Presiden Joko Widodo.
Jurubicara Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAM Indonesia) periode 2012-2014, Wenry A. Putra mengatakan, TGIPF tragedi kemanusiaan Kanjuruhan bentukan Presiden Jokowi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara tegas dalam laporannya menyebut bahwa PSSI telah melakukan pembiaran dan tidak menjalankan fungsi pengawasan.
"Menkopolhukam juga dengan terbuka menyebut PSSI secara yuridis bertanggungjawab atas kematian massal 135 orang. Namun, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan jajaran di bawahnya termasuk Komite Eksekutif tetap bersikeras menolak mundur dari kepengurusan," ujar Wenry kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/11).
Padahal menurut Wenry, mundurnya Iwan Bule dan jajarannya dari PSSI bukanlah tindakan pengecut, melainkan dalam rangka pertanggungjawaban moral kepada bangsa dan negara.
"Mochamad Iriawan dan jajaran di bawahnya termasuk Komite Eksekutif harus segera mengumumkan pembentukan KLB yang dilaksanakan maksimal pada bulan Desember 2022. Mochamad Iriawan juga harus mengumumkan kepada publik, jika dirinya tidak lagi maju menjadi Ketua Umum," kata Wenry.
Wenry pun menyoroti adanya anggapan yang berkembang di publik, bahwa jadwal pelaksanaan KLB pada 18 Maret 2023 adalah upaya Iwan Bule mengulur-ulur dan akal-akalan agar Iwan Bule tetap memimpin PSSI melalui mekanisme KLB.
"Bila anggapan ini benar, berarti PSSI bisa dianggap membangkang terhadap rekomendasi TGIPF bentukan Presiden Joko Widodo," tegas Wenry.
Wenry pun mengajak, kepada para pelajar, mahasiswa, dan pemuda, untuk bersama-sama menyuarakan keadilan bagi 135 korban jiwa tragedi kemanusiaan Kanjuruhan.
Karena menurut Wenry, tragedi tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang harus ditempatkan di atas kepentingan rivalitas antar klub, politik maupun bisnis.
"Sangatlah miris dan tragis, apabila BRI Liga 1 Indonesia terus berjalan di saat orang-orang yang harusnya bertanggungjawab atas tragedi kemanusiaan ini masih duduk nyaman di kepengurusan PSSI tanpa adanya rasa penyesalan. PSSI dan Liga sepakbola di Indonesia harus dibersihkan dari kartel judi dan money laundering yang diduga dijadikan sebagai instrumen landing uang kotor," pungkasnya.
