Menteri Lingkungan Hidup Taiwan, Chang Tzi-chin/Ist
Saat ini negara-negara di dunia mulai memiliki kesadaran atas dampak besar perubahan iklim dan berjalan menuju transisi emisi nol bersih sebagaimana komitmen mereka yang tertuang dalam Perjanjian Paris.
Menteri Lingkungan Hidup Taiwan, Chang Tzi-chin, dalam sebuah artikelnya menyatakan jika negaranya berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim global dan memajukan transisi energi.
"Taiwan bersedia dan mampu bekerja sama dengan mitra internasional untuk bersama-sama mencapai transisi nol bersih, memobilisasi aksi iklim global, dan memastikan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang," paparnya.
Taiwan tengah melakukan upaya iklim yang substansial dan dengan giat memajukan transisi energi.
"Hingga Mei 2022, kapasitas energi terbarukan secara kumulatif telah mencapai 12,3 GW, meningkat 60 persen dari tahun 2016," paparnya.
Tzi-chin membuktikan jika ekonomi Taiwan bahkan tetap tumbuh saat negara itu gencar-gencarnya menerapkan kebijakan transisi energi.
"Dari tahun 2005 hingga 2020, PDB Taiwan tumbuh sebesar 79 persen. Dalam periode yang sama, intensitas emisi gas rumah kaca turun 45 persen, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah terpisahkan dari emisi gas rumah kaca," jelasnya.
Tzi-chin menyebut jika komitmen itu juga direalisasikan Taiwan melalui pedoman Langkah Taiwan menuju Emisi Nol Bersih pada tahun 2050 yang dirilis pada Maret lalu.
Selain itu, Undang-Undang Pengurangan dan Pengelolaan Gas Rumah Kaca sedang diamandemen dan akan diganti namanya menjadi Undang-Undang Penanganan Perubahan Iklim.
Kontribusi Taiwan untuk mengatasi iklim sejauh ini dinilai Tzi-chin sangat banyak, namun tetap tidak maksimal karena negaranya telah dikeluarkan dari organisasi internasional.
"Namun, karena faktor politik, Taiwan dikeluarkan dari organisasi internasional dan tidak dapat berpartisipasi secara substantif dalam diskusi tentang isu-isu iklim global," kata Tzi-chin.
Tzi-chin memperkirakan bahwa akan sulit bagi Taiwan untuk tetap mengikuti perkembangan saat ini dan melaksanakan tugas terkait dengan benar.
"Jika tidak dapat terhubung dengan mulus dengan mekanisme kerja sama internasional di bawah Perjanjian Paris, ini tidak hanya akan mempengaruhi proses industri hijau Taiwan, tetapi juga akan merusak stabilitas rantai pasokan internasional," tegasnya.
Untuk itu, kata Tzi-chin, Taiwan harus diberi kesempatan yang sama untuk bergabung dengan mekanisme kerja sama internasional dalam menanggapi perubahan iklim.
"Kami berharap komunitas internasional bisa mendukung Taiwan untuk berpartisipasi secara cepat, adil, dan bermakna," pungkasnya.
