Berita

Ilustrasi Bareskrim Mabes Polri/RMOL

Hukum

Pakar Dukung Kapolri Reformasi Kultural di Bidang Reserse

KAMIS, 03 NOVEMBER 2022 | 15:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan reformasi kultural di tubuh Korps Bhayangkara, terutama bidang reserse patut didukung.

Pakar hukum Petrus Selestinus menilai, Polri harus cepat merespons setiap laporan yang dibuat masyarakat tanpa harus menunggu upeti dari Pelapor sebagaimana selama ini terjadi.

"Bidang reserse inilah paling banyak celah transaksi mulai dari buat laporan, pasal sangkaan, apakah mau dijadikan tersangka, di SP3 atau berkasnya naik sampai ke Kejaksaan semuanya ada tarifnya," ujar Petrus kepada wartawan, Kamis (3/11).


Petrus menegaskan bahwa mengubah sebuah kultur tidak bisa dengan cepat, apalagi hanya dengan himbauan. Ia menyebut Kapolri harus konsisten melakukan perubahan dengan disertai sanksi tegas jika ada anggota yang melanggarnya.

"Jika Kapolri bisa menghentikan budaya suap atau pemerasan dalam pelayanan keresersean, mala kepuasan rakyat di bidang pelayanan Polri akan semakin meningkat," katanya.

Lebih lanjut, Petrus menilai salah satu kebijakan baru Kapolri mempersingkat waktu pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bagian dari pembenahan dalam aspek pelayanan kepada masyarakat.

"Kebijakan Kapolri soal persingkat waktu ujian SIM adalah bagian dari komitmen Kapolri untuk pembenahan ke dalam internal Polri, terutama terkait aspek pelayanan masyarakat," ujarnya.

Petrus mengingatkan Kapolri juga harus memastikan agar masyarakat mendapat biaya pengurusan SIM murah, tidak ada pungli atau suap untuk mendapatkan SIM tersebut.

"Pembenahan ini harus berjalan secara permanen dan konsisten, juga kepada pelayanan bidang lainnya seperti membuat Laporan Masyarakat ketika ada peristiwa pidana yang sedang terjadi, sudah terjadi atau akan terjadi," ujarnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya