Berita

Presiden Serbia Aleksandar Vucic/Net

Dunia

Jerman ke Serbia: Pilih Uni Eropa atau Rusia

RABU, 02 NOVEMBER 2022 | 15:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah sikap netralnya atas konflik Ukraina, Serbia kembali mendapatkan tekanan dari Jerman agar segera memutuskan apakah akan menyelaraskan diri dengan Rusia atau Uni Eropa.

“Kebutuhan untuk mengambil keputusan semakin meningkat mengingat perkembangan geopolitik,” kata pejabat Jerman yang tidak disebutkan namanya kepada Reuters.

Pejabat itu secara khusus merujuk pada konflik di Ukraina, di mana Serbia telah menolak untuk memberikan sanksi kepada Rusia. Selain itu, Beograd dan Moskow menandatangani perjanjian pada bulan September untuk memperluas kerja sama dalam masalah kebijakan luar negeri.


Pejabat itu mengungkapkan bahwa keselarasan dengan sikap Brussel dalam urusan global merupakan prasyarat untuk bergabung dengan Uni Eropa, di mana Serbia telah menjadi calon anggota sejak 2009.

"Jika Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengingkari kesepakatannya dengan Moskow dan beralih ke UE, Jerman akan menawarkan dukungannya," kata perwakilan itu kepada Reuters.

"Jika dia memutuskan untuk pergi ke arah lain, ini akan memiliki konsekuensi sebaliknya," ujarnya.

Bulan lalu, Vucic menyatakan bahwa Jerman dan Prancis telah menawarkan untuk mempercepat jalan Serbia menuju keanggotaan UE jika mengakui kemerdekaan Kosovo.

“Mereka pikir ini akan menyelesaikan salah satu masalah internal Eropa, (tetapi) Serbia tidak akan menerima keanggotaan Kosovo di PBB karena alasan konstitusional dan alasan lainnya,” kata Vucic dalam pidatonya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Aleksandar Vulin mengatakan kepada situs berita Novosti pada bulan Oktober bahwa pertanyannya saat ini apakkah UE menginginkan Serbua menjadi anggota mereka atau tidak.

“Pertanyaannya bukan apakah kita ingin bergabung dengan UE, tetapi apakah UE menginginkan Serbia,” katanya.

"Saya percaya bahwa persahabatan dengan Rusia adalah yang paling penting dan tanpa itu kita berisiko hilangnya Serbia secara fisik," tambah pejabat itu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya