Berita

Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Mahkamah Keluarga Makin Lama Makin Tidak Tahu Malu

RABU, 02 NOVEMBER 2022 | 09:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mengharuskan menteri mundur dari jabatan saat maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden mendapat kritikan tajam. Salah satunya dari ekonom senior, DR. Rizal Ramli.

Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Gus Dur ini menilai bahwa MK di bawah kepemimpinan Anwar Usman semakin tidak mengerti arti dari etika dan pemerintahan yang baik.

Apalagi, kedudukan Anwar Usman yang kini merupakan saudara ipar dari Presiden Joko Widodo, seharusnya juga menimbulkan potensi konflik kepentingan antara dua lembaga tinggi negara. Bahkan usai Anwar Usman menikahi adik kandung presiden, sebutan untuk Mahkamah Konstitusi turut diselewengkan menjadi Mahkamah Keluarga.

“Mahkamah Keluarga makin lama makin tidak tahu malu, semakin memalukan. Tidak mengerti etika dan good governance, tidak mengerti potensi conflict-of-interest. Wong dirinya harusnya mundur sebagai ketua MK!” tegasnya kepada redaksi, Rabu (2/11).

Rizal Ramli mengingatkan bahwa negara yang ingin maju harus bisa membuat rakyatnya semakin cerdas dan makmur. Caranya adalah dengan memastikan para pejabat memiliki etika yang tinggi. Selain itu, para pejabat juga harus bisa mengurangi konflik kepentingan, dan memperkuat good governance.

“Nah, keputusan MK memicu kemunduran etika dan good governance. Itulah produk dari Mahkamah Keluarga! Malu-maluin, norak,” tutupnya.

Pada Senin kemarin (31/10), permohonan uji materiil norma pencalonan pejabat negara menjadi presiden dan wakil presiden di pemilu oleh partai politik atau gabungan parpol, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu, diputuskan diterima sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK).


Ketua MK, Anwar Usman membacakan amar putusan permohonan a quo atas perkara nomor 68/PUU-XX/2022, dalam Sidang Putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (31/10).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Anwar Usman dikutip melalui siaran langsung kanal Youtube MK RI.

Majelis Hakim Konstitusi menilai alasan hukum para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 170 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sudah tepat. Sebab Majelis Hakim Konsitusi menilai, menteri dan pejabat setingkat menteri merupakan rumpun eksekutif yang tidak bisa dianggap berbeda dari presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya, MK tegas menyatakan bahwa jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang menjadi bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, menteri atau pejabat setingkat menteri adalah yang dikecualikan apabila dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol sebagai capres atau cawapres, harus mendapat persetujuan atau izin cuti dari presiden. Artinya, menteri tidak perlu mundur saat mencalonkan diri menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.

Populer

Video yang Sebut Ratusan Tentara China Masuk Indonesia Tengah Didalami Aparat

Kamis, 02 Februari 2023 | 22:25

Pimpinan RMOL Bengkulu Ditembak Orang Tidak Dikenal

Jumat, 03 Februari 2023 | 14:18

Cak Nanto Kutuk Keras Penembakan terhadap Mantan Sekjen Pemuda Muhammadiyah

Jumat, 03 Februari 2023 | 14:44

Pakar Hukum: Ganti KPU, Baru Titik Awal Sudah Curang

Selasa, 31 Januari 2023 | 00:40

Menag Yaqut Penuhi Panggilan KPK

Jumat, 27 Januari 2023 | 14:31

Prabowo Subianto Hormat untuk Lieus

Rabu, 25 Januari 2023 | 16:33

Silaturahmi Rizal Ramli dan Habib Rizieq, Sepakat Minta Elite Hentikan Adu Domba Agama

Rabu, 25 Januari 2023 | 16:13

UPDATE

Penampakan Tahanan Politik Iran yang Kurus Kering Memicu Kemarahan Dunia

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:56

Safari Politik Nasdem-PKS-Demokrat Membayar Kontan Isu Keretakan Koalisi Perubahan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:35

KCIC MoU dengan bank bjb Hadirkan Berbagai Produk Layanan Perbankan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:18

Lawan Praktik Pernikahan Anak di Bawah Umur, Polisi India Amankan 1.800 Tersangka

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:03

Diresmikan Panglima TNI, Monumen Jenderal Besar Soedirman Berdiri Tegak di PIK-2

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:49

Menlu ASEAN Siap Ikuti Perhelatan AMM Retreat 2023

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:48

Kanada Luncurkan Sanksi Baru untuk Rusia, Moskow Beri Sinyal akan Ada Balasan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:14

Gara-gara Balon China, Menlu AS Antony Blinken Batalkan Kunjungan ke Beijing

Sabtu, 04 Februari 2023 | 06:55

Mendagri Suleyman Soylu Kecam Dubes AS: Singkirkan Tangan Kotormu dari Turki

Sabtu, 04 Februari 2023 | 06:34

China: Balon yang Terlihat di Atas Wilayah AS Bukan Mata-mata, tapi Pesawat Penelitian yang Nyasar

Sabtu, 04 Februari 2023 | 06:18

Selengkapnya