Berita

Penasihat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Beathor Suryadi/Net

Hukum

Surat Terbuka Beathor Suryadi untuk Jamwas Ali Mukartono

RABU, 02 NOVEMBER 2022 | 09:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sebuah surat terbuka disampaikan Penasihat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Beathor Suryadi kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Ali Mukartono terkait sengketa lahan Eigendom Verponding No 5571.

Beathor menilai, ada ketidakadilan yang terjadi atas dugaan perampasan tanah yang berada di Jalan Panjang, Cidodol, Jakarta Selatan itu, di mana si pengurus tanah, Raja Daud Simarmata dan Embantu Tarigan justru dipenjarakan.

Dipaparkan Beathor, lahan seluas 1,2 hektare itu sudah diurus oleh Raja Daud atau yang biasa disapa Opung selama 12 tahun. Pengelolaan lahan tersebut pun sudah mendapat legalitas berupa surat garap dari ahli waris pemilik lahan, Dee Groot, Yuni Chandra Nurjanah.


"Dua orang yang ditersangkakan Unit Harda Polda Metro adalah penggarap lahan tanah Eigendom Verponding No 5571 milik ahli waris," kata Beathor dalam surat terbuka yang diterima redaksi, Rabu (2/11).

Namun belakangan, ada dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh seorang pengusaha bernama Jimmi Sumitro.

"Pengusaha Jimmi Sumitro dan pengacaranya, Antonius mengaku pemilik lahan dan melaporkan pidana kawan kami ke Polda Metro Jaya. Dua kawan kami (Daud dan Embantu) sekarang di LP Cipinang dalam tahanan Kajati DKI," sambung Beathor.

Upaya pidana hingga menyeret Opung ke Lapas itu pun dinilai Beathor janggal. Sebab di tahun 2013, Jampidum telah mengeluarkan surat edaran No B.130/E/Ejp/01/2013 agar semua Jaksa melakukan sidang perdata sebelum gelar sidang pidana dalam kasus perkara tanah.

Namun sidang perdata tersebut tidak dijalani Opung sebagai korban.

"Mohon bantuan dan perhatiannya Pak Ali Mukartono atas perkara ini," demikian tutup Beathor dalam surat terbukanya kepada JAM Was.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Golkar: Pengganti Adies Kadir di DPR Caleg Suara Terbanyak Berikutnya

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:18

Nasib Generasi Emas Terancam Gegara Purbaya Belum Terapkan Cukai MBDK

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:16

PAN Dukung Ambang Batas Parlemen Nol Persen dengan Fraksi Terbatas

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:10

IHSG Mulai Stabil Usai OJK Respons Peringatan MSCI Terkait Status Pasar Frontier

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:05

Amdatara Konsolidasikan Industri AMDK, Perkuat Kolaborasi dengan Pemda

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:55

41 Desa di Kabupaten Bekasi Banjir Usai Diterpa Hujan Lebat

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:53

Pesawat Jatuh di Kolombia, Seluruh Penumpang Tewas Termasuk Anggota DPR

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:51

IHSG Anjlok Dua Hari, Momentum Perbaikan Pasar Modal

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:48

Harga CPO Terkerek Lonjakan Minyak Mentah Dunia

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:45

PAN Dukung MK Hapus Ambang Batas Parlemen

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:42

Selengkapnya