Berita

Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo), Edwin Soekowati/Net

Politik

Edwin Soekowati: Tidak Ada Cara Lain Selamatkan Indonesia Kecuali Kembali ke UUD 1945 Asli

SENIN, 31 OKTOBER 2022 | 09:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan bangsa Indonesia kecuali harus kembali ke Undang Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo), Edwin Soekowati yang menegaskan bahwa amandemen UUD 45 tidak lepas dari kepentingan global, yaitu washington consensus.

Menurut anggota DPR RI periode 1987-1992 dari Fraksi PDI ini, ada sejumlah kepentingan di dalam washington consesus.


"Di antaranya liberalisasi ekonomi dunia atau pasar bebas (nonproteksi), privatisasi BUMN, kesempatan yang sama antara investor asing dan lokal di suatu negara tanpa ada proteksi bagi investor asing," kata Edwin Soekowati kepada wartawan, Senin (31/10).

Edwin memaparkan, pihak global melihat UUD 45 tidak bisa menunjang program washington consensus karena dianggap terlalu nasionalistik, sosialistik, dan proteksianalistik bagi kepentingan nasional.

UUD 45 kemudian diamandemen menjadi UUD 2002 dengan jiwa liberalistik, ndividualistik, dan kapitalistik. UUD 2002, kata dia, dibuat dan diinisiasi oleh kelompok global melalui NGO-NGO asing.

"Seperti NDI, Republik Institute, Boston Institute, USAID, dan banyak lagi yang lainnya dengan kerja sama LSM lokal yang tergabung dalam Ornop," sambungnya.

Oleh karenanya, ia menilai UUD 2002 tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa Indonesia yang dicetuskan saat kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan dikonstitusionalkan tanggal 18 Agustus 1945 melalui UUD 45 asli.

"Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan bangsa Indonesia kecuali harus kembali ke UUD 45," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya