Berita

Jurubicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Soal Cawapres Anies, Demokrat: Parpol Calon Koalisi Jangan Saling Mendahului

SENIN, 31 OKTOBER 2022 | 09:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penentuan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bersanding dengan Anies Baswedan selaku calon presiden (capres) usulan Partai Nasdem, dipastikan dibahas bersama dengan parpol-parpol calon mitra koalisi lainnya.

Hal tersebut disampaikan Jurubicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin pagi (31/10).

Dia menjelaskan, untuk saat ini Partai Demokrat bersama-sama dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih fokus membahas kriteria capres dan cawapres, serta cara menentukannya.


"Belum membahas nama secara resmi, meskipun sudah masuk beberapa aspirasi," ujar Herzaky.

Bahkan untuk penentuan cawapres, Herzaky memastikan ketiga partai politik (parpol) calon mitra koalisi akan mengambil kesepakatan.

"Sebelumnya ada mekanisme internal di tiap parpol yang harus dijalani dalam memutuskannya," sambungnya menegaskan.

Namun setidaknya, lanjut Herzaky, ketiga parpol dan termasuk sang capres, Anies Baswedan, telah memiliki lima kriteria untuk calon pemimpin Indonesia ke depan. Dan hal ini menjadi tolok ukur dalam menentukan sosok yang akan diajukan.

"Memiliki integritas, kapabilitas, elektabilitas, chemistry, dan semangat memperjuangkan perubahan dan perbaikan," urainya.

Intinya, ditegaskan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat ini, pasangan calon yang akan diusung 3 parpol yang akan berkoalisi ini harus memiliki chemistry yang kuat untuk semangat perubahan.

Sehingga tidak ada dari tiga parpol yang berjalan sendiri-sendiri dalam menentukan cawapres yang akan berpasangan dengan Anies Baswedan.

"Chemistry, karena kami ingin presiden dan wakil presiden saling melengkapi, saling mendukung, bukan malah saling mendahului atau saling berkontestasi," demikian Herzaky.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya