Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi/Net
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI mengusulkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 85,57 triliun kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.
Pada usulannya, TAPD memproyeksikan pendapatan di sepanjang tahun 2023 sebesar Rp 77,44 triliun. Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 57,23 triliun, Pendapatan Transfer Rp 16,93 triliun, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 3,27 triliun.
Serta dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 8,12 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp 6,70 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 1,42 triliun.
Sedangkan postur belanja dengan nilai Rp 77,37 triliun yang diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp 63,17 triliun, Belanja Modal Rp 10,64 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 3,19 triliun dan Belanja Transfer Rp 356,44 miliar.
Selanjutnya pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 8,19 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) R p6,23 triliun, pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp 1,78 triliun dan pemberian pinjaman daerah Rp 176 miliar.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan akan segera melakukan sinkronisasi kegiatan belanja dengan skala prioritas kebutuhan warga yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada pekan depan.
“Kita di sini mendengarkan apa yang dipaparkan oleh TAPD, kurang atau lebihnya nanti dalam pembahasan. Maka akan dilangsungkan rapat kerja Banggar dengan SKPD terkait yang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Kamis tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November,†ujar Prasetio dalam keterangannya, Jumat (28/10).
Di kesempatan yang sama, Ketua TAPD Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali memastikan bahwa pihaknya telah melakukan kajian, pertemuan dengan beberapa Kementerian terkait, inventarisir kebutuhan, hingga kunjungan lapangan. Dengan harapan kegiatan yang diusulkan untuk tahun depan dapat tepat sasaran.
“Kami telah melakukan inventarisasi kegiatan mana yang perlu ditebalkan dan ditambahkan, untuk bahan saat pembahasan dengan DPRD. Kegiatan tersebut antara lain penanganan banjir, kemacetan, dan tata kelola lingkungan termasuk program bedah kampung,†tandasnya.
