Berita

Ketua Pimcab Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Bogor, Andhika Karuna/RMOLJabar

Politik

Jalani Verifikasi Faktual, Ketua PKN Kota Bogor Mengaku Waswas

JUMAT, 28 OKTOBER 2022 | 00:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sembilan partai nonparlemen masih menjalani verifikasi faktual (verfak) keanggotaan hingga 4 November 2022. Sejumlah pengurus partai, terlebih partai baru, dibayang-bayangi rasa waswas partainya tak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Kekhawatiran itulah yang dirasakan Ketua Pimcab Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Bogor, Andhika Karuna, saat partainya menjalani verfak oleh KPU.

"Pastinya ya deg-degan, waswas ada. Itu manusiawi. Tapi kita tetap optimistis, karena sudah mempersiapkannya semua," kata Andhika Karuna kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (27/10).


Lanjut Andhika, verifikasi faktual keanggotaan yang dilakukan KPU sudah masuk ke wilayah Kecamatan Bogor Selatan dan Tanah Sareal, di wilayah Bogor Barat.

"Selama verifikasi, kita belum tahu siapa yang dinyatakan memenuhi syarat (MS), yang belum memenuhi syarat (BMS), dan juga yang tidak memenuhi syarat (TMS). Nanti KPU yang akan menyampaikannya," tuturnya.

Yang pasti, pihaknya sudah mempersiapkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada calon yang akan diverifikasi. Tetapi, ada juga yang belum mendapat KTA karena membutuhkan waktu. Apalagi cuaca saat ini yang cukup menghambat dalam proses pendistribusian KTA.

"Kita di Sipol (sistem dan informasi teknologi politik) sudah diinput 1.280, dan mereka yang diinput itu sudah memiliki KTA," terangnya.

Ketika ditanya berapa target di pemilu untuk di Kota Bogor, dirinya masih enggan menyampaikan hal tersebut. Alasannya, saat ini sedang fokus mengikuti verifikasi faktual keanggotaan.

"Untuk itu saya belum, karena kita masih fokus verifikasi faktual dulu. Keinginannya sih lima kursi, di setiap dapil dapat satu kursi. Tapi sekali lagi kita sedang fokus verifikasi faktual, dan kita optimis PKN bisa lolos," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya