Berita

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Soal Capres 2024, PDIP Pastikan Megawati Tidak akan Ambil Keputusan di Ruang Hampa

KAMIS, 27 OKTOBER 2022 | 22:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Umum PDIP Megawati dipastikan akan mendengarkan suara-suara dari tingkat bawah struktur partai mulai dari anak ranting, ranting, kecamatan, kabupaten provinsi, senior-senior partai, tokoh-tokoh masyarakat hingga negarawan di republik ini untuk menentukan Capres maupun Cawapres dari PDIP.

Demikian disampaikan Politikus PDIP Deddy Sitorus dalam acara ILC Karni Ilyas bertajuk “Mega Pilih Siapa, Puan, Ganjar, Atau?” pada Kamis malam (27/10).

“Jadi tentu Ibu Mega akan mengolah informasi itu semua pada saatnya untuk kemudian mengambil keputusan,” kata Deddy.


“Ibu Mega tidak akan mengambil keputusan dari ruang hampa,” imbuhnya.

Karena itu, kata Deddy, Megawati meminta seluruh kader untuk punya kesabaran revolusioner yakni kedisiplinan dalam mengikuti apa yang menjadi keputusan partai.

Dalam konteks itulah, menjadi permasalahan ketika muncul “dewan kolonel” karena dewan kolonel itu berada di luar struktur dan kebiasaan PDIP. Sehingga DPP PDIP sudah memberikan peringatan yang sangat keras kepada kader-kader yang terlibat.

“Hal yang sama terjadi kepada Pak FX Rudi beliau juga diberikan sanksi yang sama dengan dewan kolonel, yaitu sanksi yang keras peringatan terakhir dan yang paling keras,” kata Deddy.

Sebab, sebagai Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi seharusnya paham betul bahwa fatsun partai sesuai dengan amanat kongres bahwa soal Pilpres itu menjadi ranah ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Termasuk Ganjar, juga dipanggil dan juga diberikan sanksi oleh DPP PDIP karena tertanggal 7 Oktober 2022 DPP PDIP sudah memberikan surat kepada seluruh kader untuk tidak berbicara hal-hal terkait dengan pilpres.

“Sehingga, penyimpangan dari fatsun itu tentu akan mendapatkan sanksi dari partai,” tegasnya.

“Kalau ditanya terus kenapa mbak puan kenapa loh sepanjang ingatan kami mbak puan tidak pernah menyatakan hal terkait Pilpres, beliau tidak pernah, itu jadi tidak pernah mendapat pemanggilan dari badan kehormatan partai,” demikian Deddy.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya