Berita

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Soal Capres 2024, PDIP Pastikan Megawati Tidak akan Ambil Keputusan di Ruang Hampa

KAMIS, 27 OKTOBER 2022 | 22:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Umum PDIP Megawati dipastikan akan mendengarkan suara-suara dari tingkat bawah struktur partai mulai dari anak ranting, ranting, kecamatan, kabupaten provinsi, senior-senior partai, tokoh-tokoh masyarakat hingga negarawan di republik ini untuk menentukan Capres maupun Cawapres dari PDIP.

Demikian disampaikan Politikus PDIP Deddy Sitorus dalam acara ILC Karni Ilyas bertajuk “Mega Pilih Siapa, Puan, Ganjar, Atau?” pada Kamis malam (27/10).

“Jadi tentu Ibu Mega akan mengolah informasi itu semua pada saatnya untuk kemudian mengambil keputusan,” kata Deddy.


“Ibu Mega tidak akan mengambil keputusan dari ruang hampa,” imbuhnya.

Karena itu, kata Deddy, Megawati meminta seluruh kader untuk punya kesabaran revolusioner yakni kedisiplinan dalam mengikuti apa yang menjadi keputusan partai.

Dalam konteks itulah, menjadi permasalahan ketika muncul “dewan kolonel” karena dewan kolonel itu berada di luar struktur dan kebiasaan PDIP. Sehingga DPP PDIP sudah memberikan peringatan yang sangat keras kepada kader-kader yang terlibat.

“Hal yang sama terjadi kepada Pak FX Rudi beliau juga diberikan sanksi yang sama dengan dewan kolonel, yaitu sanksi yang keras peringatan terakhir dan yang paling keras,” kata Deddy.

Sebab, sebagai Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi seharusnya paham betul bahwa fatsun partai sesuai dengan amanat kongres bahwa soal Pilpres itu menjadi ranah ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Termasuk Ganjar, juga dipanggil dan juga diberikan sanksi oleh DPP PDIP karena tertanggal 7 Oktober 2022 DPP PDIP sudah memberikan surat kepada seluruh kader untuk tidak berbicara hal-hal terkait dengan pilpres.

“Sehingga, penyimpangan dari fatsun itu tentu akan mendapatkan sanksi dari partai,” tegasnya.

“Kalau ditanya terus kenapa mbak puan kenapa loh sepanjang ingatan kami mbak puan tidak pernah menyatakan hal terkait Pilpres, beliau tidak pernah, itu jadi tidak pernah mendapat pemanggilan dari badan kehormatan partai,” demikian Deddy.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya