Berita

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Soal Capres 2024, PDIP Pastikan Megawati Tidak akan Ambil Keputusan di Ruang Hampa

KAMIS, 27 OKTOBER 2022 | 22:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Umum PDIP Megawati dipastikan akan mendengarkan suara-suara dari tingkat bawah struktur partai mulai dari anak ranting, ranting, kecamatan, kabupaten provinsi, senior-senior partai, tokoh-tokoh masyarakat hingga negarawan di republik ini untuk menentukan Capres maupun Cawapres dari PDIP.

Demikian disampaikan Politikus PDIP Deddy Sitorus dalam acara ILC Karni Ilyas bertajuk “Mega Pilih Siapa, Puan, Ganjar, Atau?” pada Kamis malam (27/10).

“Jadi tentu Ibu Mega akan mengolah informasi itu semua pada saatnya untuk kemudian mengambil keputusan,” kata Deddy.


“Ibu Mega tidak akan mengambil keputusan dari ruang hampa,” imbuhnya.

Karena itu, kata Deddy, Megawati meminta seluruh kader untuk punya kesabaran revolusioner yakni kedisiplinan dalam mengikuti apa yang menjadi keputusan partai.

Dalam konteks itulah, menjadi permasalahan ketika muncul “dewan kolonel” karena dewan kolonel itu berada di luar struktur dan kebiasaan PDIP. Sehingga DPP PDIP sudah memberikan peringatan yang sangat keras kepada kader-kader yang terlibat.

“Hal yang sama terjadi kepada Pak FX Rudi beliau juga diberikan sanksi yang sama dengan dewan kolonel, yaitu sanksi yang keras peringatan terakhir dan yang paling keras,” kata Deddy.

Sebab, sebagai Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi seharusnya paham betul bahwa fatsun partai sesuai dengan amanat kongres bahwa soal Pilpres itu menjadi ranah ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Termasuk Ganjar, juga dipanggil dan juga diberikan sanksi oleh DPP PDIP karena tertanggal 7 Oktober 2022 DPP PDIP sudah memberikan surat kepada seluruh kader untuk tidak berbicara hal-hal terkait dengan pilpres.

“Sehingga, penyimpangan dari fatsun itu tentu akan mendapatkan sanksi dari partai,” tegasnya.

“Kalau ditanya terus kenapa mbak puan kenapa loh sepanjang ingatan kami mbak puan tidak pernah menyatakan hal terkait Pilpres, beliau tidak pernah, itu jadi tidak pernah mendapat pemanggilan dari badan kehormatan partai,” demikian Deddy.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya