Berita

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Soal Capres 2024, PDIP Pastikan Megawati Tidak akan Ambil Keputusan di Ruang Hampa

KAMIS, 27 OKTOBER 2022 | 22:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Umum PDIP Megawati dipastikan akan mendengarkan suara-suara dari tingkat bawah struktur partai mulai dari anak ranting, ranting, kecamatan, kabupaten provinsi, senior-senior partai, tokoh-tokoh masyarakat hingga negarawan di republik ini untuk menentukan Capres maupun Cawapres dari PDIP.

Demikian disampaikan Politikus PDIP Deddy Sitorus dalam acara ILC Karni Ilyas bertajuk “Mega Pilih Siapa, Puan, Ganjar, Atau?” pada Kamis malam (27/10).

“Jadi tentu Ibu Mega akan mengolah informasi itu semua pada saatnya untuk kemudian mengambil keputusan,” kata Deddy.


“Ibu Mega tidak akan mengambil keputusan dari ruang hampa,” imbuhnya.

Karena itu, kata Deddy, Megawati meminta seluruh kader untuk punya kesabaran revolusioner yakni kedisiplinan dalam mengikuti apa yang menjadi keputusan partai.

Dalam konteks itulah, menjadi permasalahan ketika muncul “dewan kolonel” karena dewan kolonel itu berada di luar struktur dan kebiasaan PDIP. Sehingga DPP PDIP sudah memberikan peringatan yang sangat keras kepada kader-kader yang terlibat.

“Hal yang sama terjadi kepada Pak FX Rudi beliau juga diberikan sanksi yang sama dengan dewan kolonel, yaitu sanksi yang keras peringatan terakhir dan yang paling keras,” kata Deddy.

Sebab, sebagai Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi seharusnya paham betul bahwa fatsun partai sesuai dengan amanat kongres bahwa soal Pilpres itu menjadi ranah ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Termasuk Ganjar, juga dipanggil dan juga diberikan sanksi oleh DPP PDIP karena tertanggal 7 Oktober 2022 DPP PDIP sudah memberikan surat kepada seluruh kader untuk tidak berbicara hal-hal terkait dengan pilpres.

“Sehingga, penyimpangan dari fatsun itu tentu akan mendapatkan sanksi dari partai,” tegasnya.

“Kalau ditanya terus kenapa mbak puan kenapa loh sepanjang ingatan kami mbak puan tidak pernah menyatakan hal terkait Pilpres, beliau tidak pernah, itu jadi tidak pernah mendapat pemanggilan dari badan kehormatan partai,” demikian Deddy.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya