Berita

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Soal Capres 2024, PDIP Pastikan Megawati Tidak akan Ambil Keputusan di Ruang Hampa

KAMIS, 27 OKTOBER 2022 | 22:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Umum PDIP Megawati dipastikan akan mendengarkan suara-suara dari tingkat bawah struktur partai mulai dari anak ranting, ranting, kecamatan, kabupaten provinsi, senior-senior partai, tokoh-tokoh masyarakat hingga negarawan di republik ini untuk menentukan Capres maupun Cawapres dari PDIP.

Demikian disampaikan Politikus PDIP Deddy Sitorus dalam acara ILC Karni Ilyas bertajuk “Mega Pilih Siapa, Puan, Ganjar, Atau?” pada Kamis malam (27/10).

“Jadi tentu Ibu Mega akan mengolah informasi itu semua pada saatnya untuk kemudian mengambil keputusan,” kata Deddy.


“Ibu Mega tidak akan mengambil keputusan dari ruang hampa,” imbuhnya.

Karena itu, kata Deddy, Megawati meminta seluruh kader untuk punya kesabaran revolusioner yakni kedisiplinan dalam mengikuti apa yang menjadi keputusan partai.

Dalam konteks itulah, menjadi permasalahan ketika muncul “dewan kolonel” karena dewan kolonel itu berada di luar struktur dan kebiasaan PDIP. Sehingga DPP PDIP sudah memberikan peringatan yang sangat keras kepada kader-kader yang terlibat.

“Hal yang sama terjadi kepada Pak FX Rudi beliau juga diberikan sanksi yang sama dengan dewan kolonel, yaitu sanksi yang keras peringatan terakhir dan yang paling keras,” kata Deddy.

Sebab, sebagai Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi seharusnya paham betul bahwa fatsun partai sesuai dengan amanat kongres bahwa soal Pilpres itu menjadi ranah ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Termasuk Ganjar, juga dipanggil dan juga diberikan sanksi oleh DPP PDIP karena tertanggal 7 Oktober 2022 DPP PDIP sudah memberikan surat kepada seluruh kader untuk tidak berbicara hal-hal terkait dengan pilpres.

“Sehingga, penyimpangan dari fatsun itu tentu akan mendapatkan sanksi dari partai,” tegasnya.

“Kalau ditanya terus kenapa mbak puan kenapa loh sepanjang ingatan kami mbak puan tidak pernah menyatakan hal terkait Pilpres, beliau tidak pernah, itu jadi tidak pernah mendapat pemanggilan dari badan kehormatan partai,” demikian Deddy.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya