Gedung Merah Putih KPK/Net
Tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, M. Syahrir dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengkondisian pengurusan HGU dengan adanya pemberian sejumlah uang.
Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa Syahrir selaku Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau 2019-2022 sebagai saksi dalam perkaranya.
"Rabu (26/10) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim Penyidik telah selesai memeriksa saksi-saksi," ujar Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati kepada wartawan, Kamis siang (27/10).
Selain M. Syahrir kata Ipi, tim penyidik juga telah memeriksa seorang saksi lainnya, yakni Erie Suwondo selaku ASN.
"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengajuan dan pengurusan HGU di Kanwil BPN Provinsi Riau yang diduga dapat dikondisikan agar segera disetujui dengan adanya pemberian sejumlah uang pada pihak yang terkait dengan perkara ini," pungkas Ipi.
KPK pada Jumat (7/10), secara resmi mengumumkan sudah menetapkan tersangka dalam perkara baru ini yang merupakan tindak lanjut dari proses persidangan dan fakta hukum terkait adanya suap dalam perkara terdakwa Andi Putra selaku Bupati Kuantang Singingi (Kuansing).
"KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, namun untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologis dugaan perbuatan pidana dan pasal yang disangkakan akan kami umumkan saat penyidikan perkara ini telah cukup," kata Ali kepada wartawan, Jumat siang (7/10).
Berdasarkan sumber Kantor Berita Politik RMOL, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Yaitu, Syahrir selaku Kepala BPN wilayah Provinsi Riau; dan dua orang pihak swasta, yakni Frank Wijaya dan Sudarso.
KPK pun sudah mengirimkan surat permohonan cegah ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terhadap dua orang, yakni Syahrir dan Frank untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri selama enam bulan ke depan.
Dalam perkembangan perkara ini, KPK telah menggeledah Kanwil BPN Provinsi Riau pada Senin (10/10). Dari lokasi itu, tim penyidik mengamankan bukti di antaranya berbagai dokumen pengajuan dan perpanjangan HGU yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.
Sebelumnya pada Selasa (4/10) hingga Kamis (6/10), tim penyidik juga sudah melakukan penggeledahan di dua wilayah di Kota Medan dan Kota Palembang. Lokasi penggeledahan adalah kantor perusahaan swasta dan rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan perkara ini.
Dari penggeledahan itu, ditemukan dan diamankan bukti, antara lain berbagai dokumen dan uang dalam pecahan mata uang asing dengan jumlah sekitar 100 ribu dollar Singapura.
