Berita

Ilustrasi Gedung KPK/RMOL

Hukum

Kepala Kanwil BPN Riau M. Syahrir Dicecar KPK Soal Pengkondisian Pengurusan HGU dengan Adanya Pemberian Uang

KAMIS, 27 OKTOBER 2022 | 14:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, M. Syahrir dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengkondisian pengurusan HGU dengan adanya pemberian sejumlah uang.

Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa Syahrir selaku Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau 2019-2022 sebagai saksi dalam perkaranya.

"Rabu (26/10) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim Penyidik telah selesai memeriksa saksi-saksi," ujar Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati kepada wartawan, Kamis siang (27/10).


Selain M. Syahrir kata Ipi, tim penyidik juga telah memeriksa seorang saksi lainnya, yakni Erie Suwondo selaku ASN.

"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengajuan dan pengurusan HGU di Kanwil BPN Provinsi Riau yang diduga dapat dikondisikan agar segera disetujui dengan adanya pemberian sejumlah uang pada pihak yang terkait dengan perkara ini," pungkas Ipi.

KPK pada Jumat (7/10), secara resmi mengumumkan sudah menetapkan tersangka dalam perkara baru ini yang merupakan tindak lanjut dari proses persidangan dan fakta hukum terkait adanya suap dalam perkara terdakwa Andi Putra selaku Bupati Kuantang Singingi (Kuansing).

"KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, namun untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologis dugaan perbuatan pidana dan pasal yang disangkakan akan kami umumkan saat penyidikan perkara ini telah cukup," kata Ali kepada wartawan, Jumat siang (7/10).

Berdasarkan sumber Kantor Berita Politik RMOL, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Yaitu, Syahrir selaku Kepala BPN wilayah Provinsi Riau; dan dua orang pihak swasta, yakni Frank Wijaya dan Sudarso.

KPK pun sudah mengirimkan surat permohonan cegah ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terhadap dua orang, yakni Syahrir dan Frank untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

Dalam perkembangan perkara ini, KPK telah menggeledah Kanwil BPN Provinsi Riau pada Senin (10/10). Dari lokasi itu, tim penyidik mengamankan bukti di antaranya berbagai dokumen pengajuan dan perpanjangan HGU yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.

Sebelumnya pada Selasa (4/10) hingga Kamis (6/10), tim penyidik juga sudah melakukan penggeledahan di dua wilayah di Kota Medan dan Kota Palembang. Lokasi penggeledahan adalah kantor perusahaan swasta dan rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan perkara ini.

Dari penggeledahan itu, ditemukan dan diamankan bukti, antara lain berbagai dokumen dan uang dalam pecahan mata uang asing dengan jumlah sekitar 100 ribu dollar Singapura.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya