Berita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Akrobat Relawan Membuat Jarak Antara Ganjar Pranowo dan Megawati Semakin Lebar

KAMIS, 27 OKTOBER 2022 | 07:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Akrobat yang terus dilakukan relawan Ganjar Pranowo akan membuat jarak antara Ganjar dengan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin lebar. Terakhir, relawan Ganjar mengusulkan Joko Widodo bisa menjadi Ketum PDIP pengganti Megawati.

Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata mengatakan, etika dan fatsun politik mesti diperhatikan jika seseorang memutuskan menjadi bagian dari kelompok tertentu. Etika dan fatsun politik juga berlaku dalam sebuah kelembagaan bernama partai politik.

"Misalnya, bagaimana seseorang naik jenjang karir politik melalui proses panjang pengkaderan. Dalam konteks pencalonan dan kontestasi demikian," ujar Dian kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/10).


Selain itu, kata akademisi Universitas Ibnu Chaldun ini, jika seseorang maju dalam kontestasi, maka sudah dipastikan mendapatkan restu dari pemimpin di partai berasal.

"Dalam konteks ini, proses pencalonan Ganjar dalam kontestasi pilpres sudah diprediksi ia akan menemui jalan terjal untuk mendapatkan restu. Belum bicara tiket," kata Dian.

Sepatutnya kata Dian, sebelum Ganjar punya hasrat mendapatkan tiket dari PDIP, maka sebaiknya sowan ke Megawati. Dari hasil sowan itu, akan terlihat apakah keinginan disambut baik atau tidak.

"Di sisi lain, akrobat relawan Ganjar dikhawatirkan justru membuat jarak antara dia dengan Megawati makin lebar. Terlebih saat mengusulkan siapa calon Ketua Umum PDIP," terang Dian.

Meskipun kata Dian, PDIP adalah entitas demokrasi berwujud partai. Akan tetapi, tetap memiliki derajat tersendiri di partai tersebut.

"Apalagi jauh-jauh hari, partai tersebut menjual dan mengkapitalisasi nilai-nilai Soekarnois. Di mana pada saat bersamaan keturunan biologis dari Soekarno masih ada di partai tersebut," pungkas Dian.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya