Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

3 Kasus Pelanggaran HAM Berat di Aceh Masuk Penyelidikan Kejagung

KAMIS, 27 OKTOBER 2022 | 04:22 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul mengatakan, tiga kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di Aceh saat ini sudah berada di Kejaksaan Agung selaku penyidik.

"Jadi tiga kasus pelanggaran HAM berat di Aceh itu sudah masuk ke kesimpulan menuju penyelidikan di Kejaksaan Agung," kata Syahrul, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Rabu, 26 Oktober 2022.

Syahrul menyebutkan, tiga kasus pelanggaran HAM berat saat konflik di Aceh yang sudah di Kejaksaan Agung itu, adalah tragedi Simpang KKA di Kabupaten Aceh Utara, peristiwa Rumoh Geudong di Pidie, dan peristiwa Jambo Keupok di Aceh Selatan.


"Ketiga kasus pelanggaran HAM berat itu masuk dalam laporan Komisi Nasional (Komnas) HAM," ujar Syahrul.

Syahrul menjelaskan, bahwa hingga kini kejaksaan belum juga memproses kasus tersebut ke pengadilan. Padahal, kata dia, laporan Komnas HAM sudah sangat lengkap untuk kasusnya bisa ditingkatkan ke pengadilan.

"Jaksa aja yang kemudian belum menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM berat ini ke proses peradilan," kata dia.

Selain itu, Syahrul juga mengkritisi Keppres Nomor 17 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (TPPHAM).

Menurut Syahrul, kebijakan itu adalah upaya cuci tangan pemerintah terhadap penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu. Selain itu, peraturan tersebut juga preseden buruk terkait dengan komitmen penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia.

"Seharusnya presiden mengintervensi pihak Kejaksaan Agung, bukan malah membentuk tim lain untuk penyelesaian diluar pengadilan," tutup Syahrul. 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya