Berita

Diskusi bertajuk "Muda Memimpin, Bincang Ulang Presidential Threshold dan Batas Minimal Usia Presiden"/Ist

Politik

Tidak Hanya Politisi Tua, Preshold 20 Persen Juga Menjadi Kegelisahan Milenial

RABU, 26 OKTOBER 2022 | 20:14 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Hiruk pikuk soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold nyatanya tidak hanya menjadi perdebatan politisi senior. Hal yang sama, juga menjadi kegelisahan bagi kalangan anak muda atau milenia.

Salah satunya, seperti disampaikan pegiat media sosial milenial Cania Cita Irlanie saat menghadiri diskusi bertajuk "Muda Memimpin, Bincang Ulang Presidential Threshold dan Batas Minimal Usia Presiden", di Jakarta, Rabu (26/10).

Cania mengaku sepakat bahwa angka ambang batas yang kini dipatok 20 persen perlu ditinjau ulang. Setidaknya, disamakan dengan ambang batas lolos parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.


"Yang udah melampaui parliamentary threshold, harusnya udah bisa nyalon. Dan sebenernya gue juga termasuk yang pro dengan adanya jalur independen," ujar Cania.

Cania mengatakan, tingginya ambang batas sangat membatasi figur untuk berkontestasi. Belum lagi, untuk yang berusia muda di mana ada syarat khusus bagian usia minimal/

"Gue gak bilang ini melimitasi pemuda secara persis sih. Tapi kaya justru melimitasi partisipasi semua orang aja sih. Opsinya lebih terbatas," ternagnya.

Hal senada juga disampaikan Dinno Ardiansyah, selaku pimpinan Centenialz. Realita saat ini, katanya, kaum muda hanya dijadikan vote getter oleh para politisi tua yang established.

"Selama ini, kata muda dan milenial dijadikan jargon dan komoditas, tapi keberpihakan sejatinya, jauh panggang dari api," katanya.

"Katanya kita pro anak muda, tapi yang boleh jadi pemimpin, harus usia 40 dulu. Apakah ini bukan hipokrit?" imbuhnya.

Mantan Presiden BEM Trisaksi itu juga menyampaikan bahwa ambang batas 20 persen dan batas minimal usia presiden itu anti progresifitas.

"Itu jelas nggak pro kaum muda, dan menutup ruang para puteri bangsa muda yang potensial untuk manggung sebagai pemimpin negeri," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya