Berita

Pengamat politik, Rocky Gerung/Net

Politik

Soroti Omnibus Sisdiknas Penghapusan Pidana Ijazah Palsu dan Kasus Jokowi, Rocky Gerung: Jangan-jangan...

RABU, 26 OKTOBER 2022 | 08:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo semakin besar, seiring dengan munculnya Omnibus Sisdiknas yang menghapus pidana ijazah palsu.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai, saat ini publik telah lolos memperhatikan adanya aturan untuk tidak lagi mempidana orang yang berijazah palsu dalam Omnibus Sisdiknas.

"Itu tetap mesti ada pidananya, karena dia memalsukan ijazahnya itu untuk kepentingan jabatan publik, itu pidana juga," ujar Rocky seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official berjudul "Omnibus Sisdiknas Hapus Pidana Ijazah Palsu. Ada Hubungannya dengan Jokowi?", Rabu (26/10).


Namun dengan adanya Omnibus Sisdiknas, spekulasi publik menjadi luas dan mengaitkannya dengan isu ijazah palsu Jokowi.

"Orang akhirnya menghubungkan, jangan-jangan ada prediksi bahwa akan ada pengadilan, maka Omnibus Law disiapkan dulu payung hukumnya. Jadi kecurigaan itu berlanjut selama Pak Jokowi juga ada di dalam wilayah keragu-raguan untuk datang menunjukkan bahwa 'ini ijazah saya'," jelasnya.

Padahal, kata Rocky, jika Jokowi dipanggil pengadilan, itu dalam kapasitasnya sebagai warga negara, bukan sebagai presiden. Lantaran pada saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi masih dalam kapasitasnya sebagai warga negara.

Hal lain yang menambahkan kecurigaan publik, menurut Rocky, adalah munculnya komunitas SMP dan SMA Jokowi yang membuat reuni.

Rocky menilai, isu pemalsuan ijazah tidak lain merupakan penipuan terhadap negara, lantaran ijazah adalah dokumen negara. Sama halnya memalsukan uang karena keduanya memiliki fungsi transaksional.

"Nah kalau dia bikin ijazah palsu, dia bukan menipu warga negara lagi, dia menipu negara masalahnya," tegasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya