Wanita yang berusaha untuk menerobos Istana Negara/Net
Pistol yang ditodongkan perempuan ke anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di depan Istana Merdeka, Selasa pagi (25/10) hanya berisi selongsong, tidak ada proyektilnya.
Hal itu dipastikan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Negara.
"Individu, sementara ini individu. Tapi senjatanya memang senjata rakitan ya, itu ada selongsongnya tapi proyektilnya tidak ada," kata Moeldoko.
Meski begitu, Moeldoko menyebut pistol jenis FN yang dibawa perempuan ini merupakan senjata rakitan. Lanjut Moeldoko, pihak kepolisian masih mendalami motif perempuan tersebut datang ke Istana Merdeka sambil membawa pistol.
Diberitakan sebelumnya, seorang perempuan yang nekat berjalan membawa senjata api ke arah Istana Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa pagi (25/10) berhasil diamankan petugas gabungan TNI dan Polri.
Orang tak dikenal tersebut kedapatan membawa senjata api jenis FN dan berjalan dari arah Harmoni mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara.
Tepat di pintu masuk istana, dia menghampiri anggota Paspampres yang sedang siaga dengan menodongkan senjata api (senpi) jenis FN. Dalam rekaman CCTV yang beredar, wanita itu berusaha menuju ke pembatas jalan raya Istana Merdeka di Jalan Merdeka Utara.
Kemudian pada saat yang bersamaan anggota Paspampres atas nama Prada Angga Prayoga yang sedang berjaga di dalam pos Istana Merdeka melihat gerakan yang mencurigakan dari wanita karena hendak berjalan menuju area pagar istana yang merupakan zona ring 1 Paspampres.
Saat berjalan ke arah pintu gerbang, Prada Angga Prayoga melihat OTK tersebut mengeluarkan sejenis senpi FN dan langsung menodongkan ke arah Prada Angga Prayoga.
Akibat hal ini, personel Paspampres tersebut dibantu Pratu Gede Yuda melakukan tindakan pengamanan dengan merebut senjata senpi dari OTK tersebut.
Atas kesigapan dari kedua personel paspampres, maka OTK tersebut berhasil diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian yang berada di Pos Gatur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
