Berita

Politikus PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

Kepercayaan Rakyat Menurun ke Jokowi-Maruf, PKS: Alarm yang Harusnya Menyadarkan Pemerintah

SENIN, 24 OKTOBER 2022 | 13:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menurunnya kepuasan dan keyakinan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, disorot DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai survei Litbang Kompas tersebut merupakan alarm yang kesekian kalinya bagi pemerintah.

“Alarm kesekian yang mesti menyadarkan pemerintah,” ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Senin (24/10).


Menurut Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini, di balik menurunnya kepuasan dan keyakinan publik terhadap pemerintah itu mengandalkan adanya persoalan serius.

“Di balik hal ini ada berbagai persoalan yang laten dan struktural,” kata Mardani.

Di sisi lain, Mardani juga menilai bahwa istitusi pemerintahan yang terkait harus rendah hati untuk mengakui bahwa masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang mesti dituntaskan.

“Ke depan jika tidak ada perubahan, isu penegakan hukum akan terus menjadi batu sandungan bagi kerja-kerja pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Libang Kompas merilis survei terbarunya, salah satu temuannya yakni tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode Juni 2022 mengalami penurunan 6,8 persen jika dibandingkan pada survei Litbang Kompas pada Januari 2022.

Pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik mencapai angka tertinggi sejak 2015 yakni 73,9 persen.

Turunnya tingkat kepuasan publik tersebut selaras dengan menurunnya angka keyakinan publik kepada kinerja pemerintahan Jokowi-Amin.

Jika pada survei Januari 2022 angka keyakinan sebesar 70,5 persen, pada survei Juni ini turun menjadi 63,5 persen.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya