Berita

Politikus PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

Kepercayaan Rakyat Menurun ke Jokowi-Maruf, PKS: Alarm yang Harusnya Menyadarkan Pemerintah

SENIN, 24 OKTOBER 2022 | 13:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menurunnya kepuasan dan keyakinan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, disorot DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai survei Litbang Kompas tersebut merupakan alarm yang kesekian kalinya bagi pemerintah.

“Alarm kesekian yang mesti menyadarkan pemerintah,” ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Senin (24/10).


Menurut Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini, di balik menurunnya kepuasan dan keyakinan publik terhadap pemerintah itu mengandalkan adanya persoalan serius.

“Di balik hal ini ada berbagai persoalan yang laten dan struktural,” kata Mardani.

Di sisi lain, Mardani juga menilai bahwa istitusi pemerintahan yang terkait harus rendah hati untuk mengakui bahwa masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang mesti dituntaskan.

“Ke depan jika tidak ada perubahan, isu penegakan hukum akan terus menjadi batu sandungan bagi kerja-kerja pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Libang Kompas merilis survei terbarunya, salah satu temuannya yakni tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode Juni 2022 mengalami penurunan 6,8 persen jika dibandingkan pada survei Litbang Kompas pada Januari 2022.

Pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik mencapai angka tertinggi sejak 2015 yakni 73,9 persen.

Turunnya tingkat kepuasan publik tersebut selaras dengan menurunnya angka keyakinan publik kepada kinerja pemerintahan Jokowi-Amin.

Jika pada survei Januari 2022 angka keyakinan sebesar 70,5 persen, pada survei Juni ini turun menjadi 63,5 persen.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya