Berita

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Sekjen PDIP Tegaskan Dewan Kolonel Tak Sesuai AD/ART Partai

SENIN, 24 OKTOBER 2022 | 01:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Dewan Kolonel, yang merupakan wadah bagi pendukung Puan Maharani sebagai capres, tak sesuai AD/ART partai. Sehingga harus ada penegakan disiplin oleh partai.

"Partai menegaskan disiplin partai dan semua terkait capres cawapres. Arahan Bu Ketua Umum jelas, semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (23/10).

"Jangan grusa grusu, sabar, dan pasti pada waktu yang tepat. Momentum sesuai suasana kebatinan rakyat. Ibu Mega akan umumkan capres cawapres," imbuhnya.


Penegakan disiplin, lanjut Hasto, tak hanya berlaku bagi Dewan Kolonel.

"Jadi, semua tegak lurus disiplin, tidak hanya Dewan Kolonel. Pak FX Rudy dari Solo pun ketika nyatakan dukungan capres, itu kewenangan dari ketum, sebagai partai akan menegakkan disiplin partai, kepada semua pihak tanpa terkecuali," tegas Hasto.

Hasto mengaku tak ingat persis soal kapan teguran keras yang telah diberikan DPP PDIP kepada anggota Dewan Kolonel. Namun, ia memastikan partai telan dan akan menegakkan disiplin kepada semua pihak.

"Saya tak ingat persis, tapi acara yang dilakukan kaderisasi DPC Tangsel, saat itu Bu Ketum menegaskan disiplin partai harus ditegakkan dan itu tidak pandang bulu," tandas Hasto.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya