Berita

Helikopter Mi-17/Net

Dunia

Ngaku Belum Terima Pembatalan Resmi, Rusia Minta Filipina Hormati Kesepakatan Pembelian Mi-17

KAMIS, 20 OKTOBER 2022 | 16:02 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rusia meminta Filipina untuk menghormati kontrak pembelian 16 helikopter Mi-17 yang telah ditandatangani. Kontrak tersebut dibatalkan oleh pemerintahan mantan Presiden Rodrigo Duterte karena khawatir terkena sanksi Amerika Serikat (AS).

Duta Besar Rusia untuk Filipina, Marat Pavlov mengatakan Manila belum secara resmi memberi tahu Moskow tentang keputusannya untuk membatalkan kesepakatan. Sementara pihak perusahaan Rusia juga masih melanjutkan produksi Mi-17 karena Filipina sudah melakukan pembayaran awal.

"(Bahkan) pilot Filipina, yang akan mengoperasikan helikopter, telah menjalani pelatihan Rusia," lanjut Pavlov kepada wartawan pada Rabu malam (19/10).


Pavlov menuturkan pihak Rusia berusaha mengirim satu helikopter pada Juni, namun tidak diterima oleh pihak Filipina.

"Kami siap memenuhi semua kewajiban kami sebagai mitra terpercaya dari pihak Filipina di bidang kerjasama teknis militer dan kami menganggap hal itu juga akan dilakukan oleh Filipina," lanjut Pavlov, seperti dimuat Associated Press.

Di sisi lain, Departemen Pertahanan Nasional Filipina mengatakan pemberitahuan resmi untuk mengakhiri kontrak tersebut sudah disampaikan kepada perusahaan Rusia, Sovtechnoexport pada Juni.

"Pemberitahuan lain yang menegaskan kembali keputusan Filipina untuk membatalkan kontrak dikirim bulan lalu oleh pemerintahan di bawah Presiden baru Ferdinand Marcos Jr.," kata jurubicara departemen Arsenio Andolong.

Mantan Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana dan Duta Besar untuk Washington Jose Manuel Romualdez pertama kali mengkonfirmasi keputusan pemerintah untuk mengakhiri kesepakatan pembelian helikopter Rusia pada Juli.

Keputusan untuk membatalkan kontrak, yang disetujui oleh Duterte, dibuat di tengah kekhawatiran tentang kemungkinan sanksi Barat, yang dapat mencakup pembatasan yang akan memperlambat transfer bank dari pendapatan besar yang dikirim pulang oleh pekerja Filipina dari AS dan negara-negara Barat lainnya, di antara kemungkinan masalah lainnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Melangkah Penuh Harapan, Pertamina Jaga Kesiapan Pasokan Jelang Idulfitri

Rabu, 04 Maret 2026 | 20:10

Cerita Tobat Mantan Penambang Ilegal Pongkor

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:59

KPK: Tidak Ada Informasi Fadia Arafiq Ditangkap saat Bersama Gubernur Jateng

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:43

Antisipasi Perang Dunia, AHY Ajak Perkuat Soliditas Hadapi Skenario Terburuk

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:40

Tips Mudik Aman dan Nyaman Tanpa Khawatirkan Rumah Kosong

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:17

Presiden Prabowo Batal Hadir Bukber Partai Demokrat

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:09

Tak Benar MBG Ganggu Anggaran Pendidikan

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:02

Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Mudik Gratis 2026 Pertamina

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:53

Spesifikasi Xiaomi 17 dan Daftar Harganya di Indonesia

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:38

Gubernur Jateng Bantah Bersama Bupati Pekalongan saat OTT KPK

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:33

Selengkapnya