Berita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco/Net

Politik

Sikapi Gagal Ginjal Misterius, Sufmi Dasco: Kemenkes Harus Tegas dan Jangan Abu-abu

KAMIS, 20 OKTOBER 2022 | 13:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Puluhan anak usia di bawah tujuh tahun meninggal dunia terserang gangguan ginjal akut lantaran mengonsumsi Paracetamol yang mengandung zat berbahaya seperti etilen-glikol dan dietilen gilkol.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Kementerian Kesehatan harus mengambil sikap tegas dengan melarang keras obat paracetamol di pasaran jika membahayakan anak-anak, bukan meyampaikan informasi yang abu-abu kepada masyarakat.

"Pemerintah harus tegas mengambil sikap, jangan disatu sisi menghimbau, tapi disisi lain ada pernyataan dari Wamenkes bahwa parasetamol aman,” kata Dasco kepada wartawan, Kamis (20/10).


"Pilihannya hanya boleh atau tidak boleh, jika dianggap tidak boleh, maka buat larangan segera bukan himbauan lagi. Jadi tidak abu-abu,” imbuhnya.

Dia menambahkan setelah adanya ketegasan dari pemerintah tersebut, pemerintah harus memberikan obat alternatif untuk mengurangi demam tinggi pada anak. Pasalnya, paracetamol merupakan kebutuhan baik dewasa untuk anak-anak jika terserang penyakit.

“Kita tahu semua bahwa parasetamol sudah menjadi kebutuhan pokok terhadap berbagai penyakit di keluarga. Tentu ketika parasetamol tidak diperjualkan sementara, lalu ada kebutuhan akan parasetamol, punya opsi lain,” katanya.

Dasco menyayangkan banyaknya informasi yang simpang siur beredar di masyarakat terkait kasus gagal ginjal akut misterius tersebut yang justru memperkeruh suasana disebabkan Kemenkes tidak memiliki sikap tegas tersebut.  

"Tidak seperti sekarang, masyarakat diberikan pernyataan sana-sini, ada dari kementrian, ada dari pejabat, ada dari organisasi dokter dan belum lagi analisa-analisa dari berbagai pihak. Dibutuhkan sebuah keputusan tegas, sambil menunggu penelitian berikan alternatif obat. Jadi tidak simpang siur,” ucapnya.

"Ketidaktegasan akan menimbulkan berbagai reaksi negatif dan fitnah. Maka putuskan segera, ya atau tidak, bukan himbauan apalagi perdebatan yang tidak perlu,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya