Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani/Net
Komitmen besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus diberi perlindungan dan perhatian maksimal oleh negara patut diapresiasi.
Disampaikan anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani, sikap Presiden Jokowi itu menekankan pentingnya upaya semua pihak di bawah koordinasi BP2MI untuk melakukan pendataan PMI.
Selain itu, BP2MI diminta agar berupaya maksimal memangkas penyaluran PMI secara ilegal.
"Bahwa Presiden sudah memberi perhatian besar bagi PMI itu sesuatu yang pantas kita apresiasi," kata Christina dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/10).
"Dua hal ditekankan Presiden dalam arahannya. Pertama soal pendataan, dan kedua menghilangkan total praktik-praktik pengiriman PMI secara ilegal. Ini tentu butuh bukan saja komitmen Presiden tetapi banyak pihak yang perlu terlibat secara konsisten," imbuhnya.
Menurut Christina, perhatian Presiden Jokowi perlu diikuti langkah-langkah konsisten dari semua pihak. Sehingga baik pendataan maupun upaya menghapus pengiriman PMI secara ilegal dapat berhasil dengan baik.
Sambung Christina, pendataan PMI memerlukan sinergi berbagai stakeholders. Dalam hal ini BP2MI bisa mencatat PMI yang berangkat melalui jalur resmi, namun untuk yang sudah berada di luar negeri dan berstatus
overstayer atau ilegal, pendataannya hanya mungkin dilakukan oleh perwakilan (KBRI/KJRI) melalui lapor diri WNI dan pemutakhiran data.
“Yang menjadi permasalahan selama ini tidak semua WNI mau melakukannya padahal sudah diwajibkan Undang-Undang Adminduk dan dapat dikenakan denda administratif. Ini patut jadi perhatian, perlu sosialisasi masif agar lapor diri bisa dijalankan seluruh WNI kita di luar negeri,“ tutur Christina.
Pendataan PMI memang sangat penting, karena adanya data PMI yang akurat sangat membantu upaya negara memastikan perlindungan WNI di luar negeri.
“Sejak 2019 kami sudah suarakan hal ini, bahwa pendataan itu sangat penting. Sehingga ketika Presiden mengangkat hal ini dan mendorong BP2MI untuk membantu melakukan pendataan (pencatatan) PMI di luar negeri, kami sangat mendukung dan memberi apresiasi tinggi," kata legislator Dapil DKI Jakarta II ini.
Lebih dari itu, senada dengan Presiden, Christina meminta komitmen semua pihak untuk sama-sama memberantas praktik ilegal pengiriman PMI yang selama ini masih marak terjadi.
"Bahwa ini adalah kerja kolektif banyak pihak, tidak bisa hanya BP2MI. Pengiriman PMI ilegal sudah menjadi sindikat yang sekian lama beroperasi bahkan juga melibatkan aparat. Ini perlu langkah-langkah masif di lapangan. Presiden sudah beri arahan, tinggal langkah-langkah teknisnya seperti apa itu yang kami tunggu," tegas Christina.
Temuan Christina, misalnya, pemerintah harus memastikan pengawasan di jalur-jalur tikus dan poin-poin pemberangkatan resmi (airport dan pelabuhan). Bukan hanya itu pemerintah harus menyediakan skema jalur pemberangkatan resmi baik skema G2G maupun P2P yang diendorse oleh Pemerintah.
Selain itu tentu saja TNI, Polri, BP2MI, Kemenlu, Imigrasi dan pihak terkait lainnya harus kompak, bersinergi untuk menyelesaikan pekerjaan besar ini.
“Arahan Presiden sudah jelas, terang-benderang. Sekarang tinggal komitmen untuk melaksanakannya. Itu yang juga kami tunggu," pungkas Christina.
