Berita

Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan para pejabat utama Mabes Polri, kepala kepolisian daerah (kapolda), hingga kepala kepolisian resor (kapolres) seluruh tanah air, di Istana Negara, Jakarta/Net

Politik

Jokowi Sesalkan Indeks Kepercayaan Publik Ke Polri Turun Akibat Kasus Ferdy Sambo

SABTU, 15 OKTOBER 2022 | 13:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kekecewaan diperlihatkan Presiden Jokowi Widodo terhadap indeks kepercayaan publik pada Polri yang disebabkan kasus Ferdy Sambo (FS).

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan para pejabat utama Mabes Polri, kepala kepolisian daerah (kapolda), hingga kepala kepolisian resor (kapolres) seluruh tanah air, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10).

"Begitu ada peristiwa FS, runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah," ujar Jokowi dikutip dari video yang diposting melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (15/10).


Jokowi mengatakan, indeks kepercayaan Polri sebelum ada kasus Sambo, jika dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya, adalah yang tertinggi.

Hal tersebut, diurai mantan Walikota Solo ini, bisa dilihat dari dukungan Polri dalam penanganan Covid-19. Di mana yang paling nyata, menurutnya, dalam bidang pemerataan vaksinasi Covid-19.

"440 juta dosis vaksin yang telah disuntikkan kepada masyarakat. Dan hasilnya pandemi Covid-19 mereda. Dan hasilnya ekonomi kita bisa tumbuh 5,44 persen. Dan hasilnya indeks kepercayaan masyarakat juga menempatkan Polri di puncak teratas pada saat itu," ungkap Jokowi.

Namun Jokowi menyayangkan turunnya indeks kepercayaan masyarakat terhadap Polri akibat dari ulah Sambo yang bekerjasama dengan sejumlah anak buah hingga istrinya yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brgadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

"Sekarang, saudara-saudara harus tahu, menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras saudara-saudara sekalian," demikian Jokowi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya