Berita

Aparat kepolisian mengamankan sejumlah jerigen penampung solar subsidi/Ist

Politik

Yulian Gunhar Minta Aparat Tindak Tegas Penyelundup Solar Subsidi untuk Industri

KAMIS, 13 OKTOBER 2022 | 00:43 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar menyikapi maraknya penyelundupan solar bersubsidi di berbagai daerah, seperti yang baru-baru ini terjadi di muara Enim, Sumatera Selatan.

Menurutnya kasus penimbunan BBM ilegal itu bagaikan puncak gunung es, karena diperkirakan masih marak tindakan penyalahgunaan solar bersubsidi yang terjadi di banyak daerah.

"Penyelundupan solar bersubsidi yang marak di berbagai daerah, disinyalir diperjualbelikan kepada kalangan industri dengan harga yang relatif lebih tinggi dari solar bersubsidi. Padahal, kalangan industri sebenarnya tidak berhak memperoleh solar subsidi untuk rakyat tersebut," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/10).


Untuk itu, Gunhar meminta pemerintah dan pihak terkait, untuk tegas dalam memberikan sanksi kepada berbagai pihak yang menyalahgunakan solar bersubsidi, termasuk kalangan Industri nakal, yang berperan sebagai penadah barang ilegal. Menurutnya, dari pelaku penimbunan BBM subsidi Ilegal, bisa dimintakan keterangan perihal kalangan industri mana saja yang selama ini menadah, agar bisa segera ditindak.

"Pelaku industri nakal harus dikenakan sanksi sebagai penadah. Sehingga ada efek kepada penerima BBM subsidi Ilegal. Kalau penerima atau penadahnya tidak dikenakan sanksi percuma saja," katanya.

Untuk mencegah praktik penyalahgunaan solar bersubsidi, legislator PDI Perjuangan itu meminta Pertamina dan BPH Migas melibatkan pihak kepolisian, terutama di beberapa SPBU yang rawan terjadi penyelundupan solar bersubsidi, maupun di beberapa kawasan industri.

"Pihak Pertamina harus bekerja sama dengan pihak Kepolisian, untuk menurunkan anggotanya di tiap SPBU, terutama yang rawan terjadi penyelundupan solar bersubsidi. Perlu pula dilakukan sidak di beberapa kawasan industri, untuk menghindari penyelundupan BBM ilegal," katanya.

Masih adanya disparitas atau ketimpangan harga yang cukup tinggi antara solar subsidi dan nonsubsidi, menurutnya membuat makin rawan terjadinya penyelundupan solar bersubsidi di berbagai daerah.

"Modus penyelundupan BBM bersubsidi ilegal ini terjadi antara penjual dan pembeli, karena adanya selisih harga solar subsidi dan non-subsidi. Disparitas harga itulah yang menjadi ruang mereka bermain," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya