Berita

Aparat kepolisian mengamankan sejumlah jerigen penampung solar subsidi/Ist

Politik

Yulian Gunhar Minta Aparat Tindak Tegas Penyelundup Solar Subsidi untuk Industri

KAMIS, 13 OKTOBER 2022 | 00:43 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar menyikapi maraknya penyelundupan solar bersubsidi di berbagai daerah, seperti yang baru-baru ini terjadi di muara Enim, Sumatera Selatan.

Menurutnya kasus penimbunan BBM ilegal itu bagaikan puncak gunung es, karena diperkirakan masih marak tindakan penyalahgunaan solar bersubsidi yang terjadi di banyak daerah.

"Penyelundupan solar bersubsidi yang marak di berbagai daerah, disinyalir diperjualbelikan kepada kalangan industri dengan harga yang relatif lebih tinggi dari solar bersubsidi. Padahal, kalangan industri sebenarnya tidak berhak memperoleh solar subsidi untuk rakyat tersebut," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/10).


Untuk itu, Gunhar meminta pemerintah dan pihak terkait, untuk tegas dalam memberikan sanksi kepada berbagai pihak yang menyalahgunakan solar bersubsidi, termasuk kalangan Industri nakal, yang berperan sebagai penadah barang ilegal. Menurutnya, dari pelaku penimbunan BBM subsidi Ilegal, bisa dimintakan keterangan perihal kalangan industri mana saja yang selama ini menadah, agar bisa segera ditindak.

"Pelaku industri nakal harus dikenakan sanksi sebagai penadah. Sehingga ada efek kepada penerima BBM subsidi Ilegal. Kalau penerima atau penadahnya tidak dikenakan sanksi percuma saja," katanya.

Untuk mencegah praktik penyalahgunaan solar bersubsidi, legislator PDI Perjuangan itu meminta Pertamina dan BPH Migas melibatkan pihak kepolisian, terutama di beberapa SPBU yang rawan terjadi penyelundupan solar bersubsidi, maupun di beberapa kawasan industri.

"Pihak Pertamina harus bekerja sama dengan pihak Kepolisian, untuk menurunkan anggotanya di tiap SPBU, terutama yang rawan terjadi penyelundupan solar bersubsidi. Perlu pula dilakukan sidak di beberapa kawasan industri, untuk menghindari penyelundupan BBM ilegal," katanya.

Masih adanya disparitas atau ketimpangan harga yang cukup tinggi antara solar subsidi dan nonsubsidi, menurutnya membuat makin rawan terjadinya penyelundupan solar bersubsidi di berbagai daerah.

"Modus penyelundupan BBM bersubsidi ilegal ini terjadi antara penjual dan pembeli, karena adanya selisih harga solar subsidi dan non-subsidi. Disparitas harga itulah yang menjadi ruang mereka bermain," pungkasnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

UPDATE

Wisatawan Banjiri Kepulauan Seribu saat Libur Lebaran

Selasa, 24 Maret 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Meruya, 75 Petugas Pemadam Diterjunkan

Selasa, 24 Maret 2026 | 00:00

10 Desa di NTT Terdampak Banjir

Senin, 23 Maret 2026 | 23:27

KPK Bawa Yaqut Cholil Qoumas ke RS Polri

Senin, 23 Maret 2026 | 23:05

Pengunjung Diimbau Tak Buang Sampah Sembarangan di Taman Bendera Pusaka

Senin, 23 Maret 2026 | 23:01

Yaqut Cholil Kembali ke Rutan KPK

Senin, 23 Maret 2026 | 22:48

Kim Jong Un Terpilih Lagi jadi Presiden Korut

Senin, 23 Maret 2026 | 21:45

Benang Kusut Pengelolaan Keuangan, Kepala BKAD Purwakarta Diminta Mundur

Senin, 23 Maret 2026 | 21:17

Arus Balik H+2 Lebaran Mulai Terlihat di Terminal Rajabasa

Senin, 23 Maret 2026 | 20:24

Pimpinan MPR Sambut Baik Langkah Presiden Prabowo Percepat Transisi Energi

Senin, 23 Maret 2026 | 19:55

Selengkapnya